YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi menyatakan situasi di Palestina semakin memburuk seiring dengan perlakuan sistematis oleh Israel. Salah satunya diakibatkan karena penghalangan para pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Jalur Gaza untuk kembali ke tanah air mereka.
“Ini memengaruhi peran UNRWA, organisasi yang mengurus pengungsi Palestina, sehingga semakin lemah. Namun, Indonesia tetap mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memperjuangkan pengakuan Palestina sebagai negara melalui jalur diplomasi di PBB,” ungkapnya, Senin (3/6/24).
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengirimkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk konsistensi dalam membantu pengungsi Palestina. Pemerintah siap mengirim bantuan kapan saja diperlukan, baik melalui jalur udara maupun darat.
“Semua bantuan kita kirim sesuai dengan permintaan di lapangan. Begitu menerima permintaan, kita langsung kirim bantuan kemanusiaan. Kita tetap ingin Palestina diakui sebagai negara, meskipun ada upaya yang menghambat realisasi itu. Palestina akan selalu kita bela,” jelasnya.
Dijelaskan bahwa UNRWA saat ini sangat membutuhkan dukungan keuangan untuk membantu sekitar 6 juta warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Indonesia terus mendorong berbagai pihak untuk membantu organisasi tersebut.
“Perlu ada pihak yang mendorong aliran bantuan ke UNRWA, dan Indonesia adalah salah satunya. Hingga saat ini, sekitar 144 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina. Namun, masih ada 49 negara, mayoritas dari negara Barat, yang belum mengakui Palestina sebagai negara,” tambahnya.
Terkait status keanggotaan Palestina di PBB, pihaknya menegaskan, Indonesia akan terus berjuang di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai negara penuh. “Kami akan menggunakan seluruh pengaruh kami agar tidak ada veto dan Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB. Indonesia berada di garis depan dalam membela Palestina,” tegasnya.
Indonesia juga mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang meminta Israel menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata. “Kami ingin keputusan ICJ ini dipatuhi oleh Israel dan agar PBB membuat keputusan yang memaksa Israel untuk patuh. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkasnya. (suf/abd)
