Kudus  

Optimalkan SPBE, Pemkab Kudus Raih Digital Government Award 2024

TUNJUKKAN: Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie saat menunjukkan hasil penyerahan penghargaan Digital Government Award 2024 belum lama ini. (PEMKAB KUDUS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berhasil meraih Digital Government Award 2024 dengan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tertinggi Kategori Pemerintah Kabupaten. Hal ini berkat kerja keras Pemkab Kudus dalam menerapkan dan mengelola SPBE selama ini.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus dalam gelaran SPBE Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (27/5). Kabupaten Kudus mendapat penghargaan tersebut bersama 65  kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus M. Hasan Chabibie, mengapresiasi semua pihak atas kerja kerasnya selama ini. Berkat kerja keras dan usaha maksimal, SPBE dapat berjalan. Khususnya pelayanan publik di Kudus sehingga mampu memuaskan masyarakat.

Baca juga:  Proses Penjaringan Calon Kepala Daerah DPC Partai PKS Kudus Terus Berlanjut

“Harapannya nominasi ini menjadi pemicu agar layanan publik berbasis digital yang telah berjalan semakin luas. Sehingga mudah digunakan oleh warga Kudus,” ungkapnya.

BANGGA: Penjabat (Pj) Bupati Kudus M. Hasan Chabibie bersama para bupati dan Gubernur Jawa Tengah menerima Digital Government Award dalam gelaran SPBE Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (27/5). (PEMKAB KUDUS/JOGLO JATENG)

Sebagaimana diketahui, SPBE Summit 2024 merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang terpadu, lebih mudah, cepat, transparan, dan bisa segera diakses masyarakat. Ia menyebutkan, SPBE Summit menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk transformasi digital menghindari aplikasi-aplikasi baru.

“Pada akhirnya, masyarakat sebagai pengguna akan merasa mudah, cepat, transparan dan bisa segera mengakses layanan yang dibutuhkan. Karena ini menjadi jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi,” terangnya.

Baca juga:  Sinyal Dukungan DPD PAN ke Sam’ani dan Belinda

Pihaknya mengaku siap menjalankan arahan terkait layanan digital terpadu. Tentu, kata Hasan, dibarengi dengan pemaksimalan peran para stakeholder terkait. Baik Dinas Kominfo, Bappeda, Dinas Dukcapil, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Ke depan banyak program layanan digital yang perlu diintegrasikan menjadi portal. Sehingga hal ini membutuhkan kerjasama antar dinas yang menjadi leading sector,” imbuhnya. (cr1/fat)