Kudus  

Maju Pilkada, Anggota Dewan Harus Mundur

Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol.
Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih pada Pemilu 2024 harus mundur jika ikut bertarung di Pilkada Kudus tahun ini. Sebab, saat penetapan pasangan calon Pilkada Kudus status mereka telah resmi menjadi anggota DPRD Kudus.

Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol penjelasan, mengenai regulasi terbaru soal caleg yang terpilih namun ikut Pilkada apakah harus mundur atau tidak. Ia menyebut, berdasarkan penyampaian Ketua KPU RI, yang wajib mundur itu kedudukannya sebagai anggota DPRD Kudus.

“Kemarin disampaikan Ketua KPU RI, bahwa yang wajib mundur itu statusnya harus sebagai anggota DPRD Kudus. Sebab yang dipakai untuk data DPT Pilkada juga hasil dari Pemilu 2024. Penghitungan jumlah kursi untuk Pilkada pun menggunakan hasil Pemilu,” ungkapnya, Rabu (5/6/24).

Baca juga:  Penjual Souvenir Haji Buka Lapak di JHK Kudus

Sementara itu, untuk pelantikan anggota DPRD Kudus dilaksanakan pada Rabu (21/8/2024). Sedangkan penetapan pasangan calon Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus dilaksanakan pada Minggu, 22 September 2024. Jika ada caleg yang ikut dan saat ini masih berstatus anggota maka dia wajib mundur.

“Untuk pendaftaran paslon Bupati Kudus, dan Wakil Bupati Kudus itu 27-29 Agustus 2024. Untuk penetapan 22 September 2024,” tukasnya.

Sebagai informasi, dalam bursa Pilkada Kudus ada beberapa nama caleg terpilih pada Pemilu 2024 yang diisukan bakal maju. Di antara H Masan dan Sandung Hidayat. Keduanya telah mengambil formulir pencalonan di sejumlah partai politik, beberapa waktu lalu. (adm/fat)