Susun Raperda BKM Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Ketua pansus BKM Budi Sanyata
Ketua pansus BKM Budi Sanyata. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Hal itu dilakukan guna mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda BKM Budi Sanyata mengatakan, BKM merupakan lembaga yang berada di tingkat kalurahan, dan menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan/perdesaan. Di mana saat ini jumlahnya mencapai 75 BKM yang tersebar di seluruh wilayah Sleman.

“Persoalannya, saat ini PNPM mandiri memang belum ada pengakhiran program. Namun dengan tidak adanya lagi pendamping, menunjukkan tanda-tanda program ini akan berakhir. Sehingga, menjadi tugas pemerintah kabupaten (Pemkab) mengambil alih kegiatan-kegiatan yang telah berjalan di BKM ini,” ujarnya, belum lama ini.

Baca juga:  MTsN 9 Bantul Tebar Kasih Sayang lewat Pembagian Sembako

Menurutnya, dari 75 BKM yang ada di Kabupaten Sleman, setidaknya memiliki aset sekitar 30 hingga 40 miliar. Oleh karenanya, dengan aset yang cukup besar itu, maka diperlukan langkah yang baik agar semua aset tersebut dapat tetap terjaga dan tetap berjalan dengan baik.

“Raperda ini perlu dibahas dengan tujuan menyelamatkan aset kita. Yakni selamat sumber daya manusianya (SDM), selamat asetnya, dan selamat nilai kebaikan gotong royongnya yang terbentuk selama program itu berjalan,” terangnya.

Lebih lanjut budi mengatakan, pengambil alihan program pendampingan itu tidak membutuhkan alokasi anggaran khusus. Cukup dengan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada BKM. Kecuali bila Pemkab ingin mengembangkan aset BKM yang ada.

Baca juga:  Perkuat Branding, Sertifikasi Alpukat Suro Diajukan

Raperda ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang pasti, yang akan menjadi acuan berjalannya BKM. Di mana BKM yang sebelumnya ada dalam program PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan dapat diintegrasikan pada lembaga badan usaha milik kalurahan (BUMKal). Serta dapat melaporkan kegiatan rutin yang berjalan kepada Pemkab Sleman melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk.

Namun demikian, para pendamping program PNPM Mandiri tersebut tidak serta merta dialihkan menjadi pendamping program BKM ini. Harus ada kajian pada tingkat kebutuhannya. Karena selama ini pendamping program PNPM Mandiri bersifat independen dan diberikan honor dari pemerintah pusat.

Baca juga:  Seluruh ASN Diminta Tingkatkan Komitmen Pelayanan

“Konsekuensinya, bila kita alihkan pendampingan program PNPM Mandiri ke BKM, maka pemerintah kabupaten harus mengeluarkan anggaran untuk honor para pendamping. Karena sebelumnya honor para pendamping diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk pendampingan BKM saya kira cukup dari OPD yang ditunjuk saja,” ungkapnya. (bid/abd)