Pemkab Berkomitmen Turunkan Angka Stunting di Jepara

PAPARAN: Plh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko saat melakukan sosialisasi penanganan dan pencegahan stunting di Jepara, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Jepara. Sebab, permasalahan stunting menjadi aspek penting yang harus diselesaikan. Karena berpotensi pada tingkat kesehatan dan mengganggu sumber daya manusia.

“Kita terus melakukan upaya agar angka stunting di Jepara menurun. Baik sosialisasi dan edukasi ke sekolah maupun melalui setiap kecamatan,” jelas Plh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko kepada Joglo Jateng, Senin (10/6/2024).

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) bahwa angka stunting di Kabupaten Jepara menunjukkan 30,90 persen pada 2019, turun menjadi 25 persen di 2021, turun lagi menjadi 18,2 persen di 2022, dan di 2023 naik sedikit menjadi 18,9 persen. Sedangkan, menurut elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) kegiatan penanggulangan gizi pada 2023 di Jepara berada di angka 6,19 persen.

Baca juga:  Sinoeng Mantap Pensiun Dini, Bima Ajukan Cuti

Melalui data tersebut, DP3AP2KB berupaya mengoptimalkan aksi konvergensi dengan menggandeng berbagai pihak. Baik dengan perangkat daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat luas agar angka stunting di Jepara kian menurun.

“Secara garis besar, stunting di Jepara secara aksi konvergensinya sudah terlaksana secara baik dan optimal. Mulai peran dari perangkat, aksi spesifikan Dinas Kesehatan, dan aksi sesitifnya dinas lain. Termasuk DP3AP2KB sendiri, DPUPR, Disperkim, dan dinas lainnya,” ungkapnya yang pernah menjabat Sekretaris Dinas DP3AP2KB Kabupaten Jepara itu.

Kemudian, upaya lainnya juga dilakukan yakni dengan menerjunkan 913 Tim Pendampingan Keluarga (TPK), dengan jumlah 2.739 kader TPK yang bergerak mengedukasi masyarakat terkait stunting.

Baca juga:  Crazy Rich Grobogan Daftar Cagub lewat PSI
BAHAS: DP3AP2KB Jepara saat melakukan koordinasi penanganan stunting di Jepara, belum lama ini.

Hadi menjelaskan bahwa TPK bertugas melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas atau masyarakat. Meliputi penyuluhan, pelayanan rujukan, serta fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.

“Dalam setiap tim terdiri dari tiga orang. Per-TPK-nya ada 150 Kartu Keluarga (KK). Ada unsur tenaga kesehatan, kader Keluarga Berencana (KB), maupun unsur penggerak PKK desa,” imbuhnya.

Menurutnya, tingginya angka stunting di Jepara disinyalir adanya pola asuh yang tidak maksimal. Banyak dari keluarga yang belum memahami akan pentingnya gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh bayi maupun ibu hamil.

Di satu sisi, pola asuh yang dilakukan dengan cara menitipkan anak kepada orang lain turut serta menjadi satu di antara penyebab keterlambatan pertumbuhan bayi.

Baca juga:  28 Armada BRT Trans Semarang Kelebihan Emisi, Dishub Beri Ultimatum Perbaikan!

“Sesuai dengan audit kasus stunting balita atau ibu hamil. Faktor penyebab utama, selain penyerta penyakit balita, yaitu pola asuh, kesibukan orang tua. Tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif, sehingga berdampak pada kurangnya hemogoblin,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa upaya pencegahan stunting maupun masalah kesehatan gizi kronis, bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah saja, melainkan semua elemen masyarakat. Oleh karenanya, sinergitas antar sesama pihak perlu diperkuat bersama untuk menekan permasalahan stunting.

“Upaya percepatan menjadi tanggung jawab bersama. Baik pemerintah, masyarakat, organisasi kesehatan, organisasi masyarakat, dan lainnya. Jika terjalin baik, angka stunting di Jepara bisa menurun baik,” pungkasnya. (cr4/gih)