Kudus  

PPDB SMA 2024 Sediakan Ada Empat Jalur

SEGERA: Pelaksanaan sosialisasi PPDB secara resmi akan dirilis oleh SMAN 2 Kudus pada 6 Juni mendatang. (UMI ZAKIATUN NAFIS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng telah menetapkan teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA negeri tahun ajaran 2024/2025. Nantinya terdapat empat jalur yang digunakan calon peserta didik. Diantaranya jalur zonasi, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur prestasi.

Koordinator PPDB SMAN 2 Kudus, Agustin Dwi Artanti, menjelaskan, secara keseluruhan mekanisme PPDB 2024 ini sama dengan tahun lalu dengan sedikit perbedaan. Akan tetapi, ia mengaku masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) mutakhir dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Baca juga:  Penjaringan Pendaftaran Pilkada DPD Partai Golkar Kudus Masih Abu-abu

”Kami baru menerima draft juknis, belum yang resmi. Dan akan kami sosialisasikan secara langsung pada 6 Juni mendatang,” jelas Agustin kepada Joglo Jateng, Selasa, (28/5/2024)

Ia menyebutkan, untuk jalur zonasi atau domisili terdekat, kuota yang disediakan mencapai minimal 55 persen dari total siswa baru sebanyak 396 siswa. Disediakan juga zonasi khusus maksimal 12 persen yang diperuntukkan bagi wilayah kecamatan yang ditetapkan dalam zonasi regular. Yaitu wilayah yang belum berdiri satuan pendidikan SMA Negeri dan atau SMK Negeri.

“Kalau di Kabupaten Kudus, zona khusus ini contohnya seperti Kecamatan Kaliwungu dan Jati. Selain syarat khusus, pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO),” ujarnya.

Baca juga:  Hari Lingkungan Hidup, 500 Rumput Vetiver Ditanam Guna Cegah Longsor

Jalur kedua yaitu pendaftaran afirmasi dengan kuota minimal 20 persen. Dengan syarat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), artinya sudah diseleksi oleh dinas sosial dan dinas pendidikan.

“Pada tahun ini dinsos lebih waspada agar alokasi dana bisa benar-benar optimal untuk yang membutuhkan. Sedangkan untuk anak panti diberikan kuota maksimal 3 persen dan Anak Tidak Sekolah (ATS) 2 persen,” imbuh Agustin.