TK Swasta dan PKBM di Semarang Berpotensi Bayar Sewa Lahan

Kepala BPKAD Kota Semarang, Tuning Sunarningsih
Kepala BPKAD Kota Semarang, Tuning Sunarningsih. (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menyebut sejumlah taman kanak-kanak (TK) swasta dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menggunakan lahan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berpotensi wajib bayar sewa. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

“Di UU dinyatakan bahwa semua aset pemkot yang digunakan oleh pihak lain bisa dengan retribusi atau sewa. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya mereka (pihak sekolah, Red.) bisa mengajukan keringanan,” ucap Kepala BPKAD Kota Semarang, Tuning Sunarningsih saat dihubungi Joglo Jateng, belum lama ini.

Lebih lanjut, ia menerangkan, untuk durasi penyewaan sendiri minimal setiap satu hingga lima tahun sekali. Kemudian, bisa diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga:  Wujudkan Digitalisasi Konservasi Mangrove Menggunakan IoT

“Kalau biaya ada perwalnya. Di situ sudah disebut tarif sewa ada rumusannya juga tinggal memasukkan rumusan itu berdasarkan luasannya NJOP (nilai jual objek pajak, Red.). Kemudian, harga pasaran umum di wilayah itu nanti dimasukkan ke rumus tersebut, (dan hasilnya, Red.) sudah muncul,” jelasnya.

Tuning mencontohkan, TK yang berpotensi wajib bayar sewa lahan yang ia ketahui, di antaranya sejumlah TK PGRI dan TK Pertiwi. Regulasi pembayaran sewa ini tengah dalam proses pengkajian dan nantinya memerlukan persetujuan dari Wali Kota Semarang.

“Tetapi sebenarnya secara aturan memang sudah ada. Tetapi perlu dikaji, dan bagian hukum mengkaji bisa tidak ini dioperasikan pihak lain seperti dahulu. Tapi sekarang karena munculnya Perda No 1 tahun 2024 sehingga kami berusaha mengikuti ada yang diamanatkan oleh perda,” ungkapnya.

Baca juga:  Kejar Mimpi Semarang Tanam 300 Mangrove di Pantai Tirang

Meski begitu, dirinya tidak bisa menargetkan realisasi regulasi ini dimulai kapan. Pihaknya juga masih memperhatikan nilai fungsi pendidikan maupun fungsi pendidikan dan sosial di dalam sekolah itu.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Erwan Rachmat menyampaikan, kurang lebih ada 100 TK swasta dan PKBM yang wajib bayar sewa. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran barang milik daerah (BMD) yang telah dipergunakan selama ini.

“Dalam hal ini kami sudah laksanakan rapat koordinasi bersama dengan yayasan-yayasan yang menaungi satuan pendidikan swasta yang telah memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah atau lahan dan bangunan gedung,” paparnya.

Baca juga:  Toko Merekah: Kedai Kopi Unik dengan Nuansa Vietnam-Thailand di Semarang

Ia menjelaskan, rapat koordinasi telah dilaksanakan bersama kepala sekolah TK swasta dan perwakilan dari PKBM. Tepatnya pada 29 April lalu yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang.

“Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain diantaranya swasta dalam bentuk yayasan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan dilakukan dengan cara sewa karena penyelenggaraan satuan pendidikan masuk kategori kegiatan non bisnis berupa pelayanan kepentingan umum,” paparnya. (int/adf)