SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Kesbangpol menggandeng puluhan jurnalis dari berbagai media di Jawa Tengah (Jateng) untuk membangun iklim politik yang kondusif. Hal itu guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang damai dengan praktik dan penerapan jurnalisme positif.
Kepala Kesbangpol Jateng, Haerudin mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 mendatang. Ia berharap, pemerintah, penyelenggara pemilu dan media bisa bekerja sama.
“Saya kira itu kegiatan bagus memang. Karena dalam rangka menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak ini. Kita membutuhkan kolaborasi. Baik dari instansi pemerintah, penyelenggara pemilihan juga yang tidak kalahnya itu media,” jelasnya melalui sambungan telepon pada Joglo Jateng, Senin (10/6/24).
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Tengah, Teguh Hadiprayitno menyebut, dalam pilkada ini dibutuhkan jurnalisme positif. Yakni memberitakan suatu isu secara faktual dan berimbang, dan menyampaikan informasi yang membangun optimisme. Khususnya dalam memotret konflik atau situasi, jurnalis memiliki pilihan untuk menyorot sisi positif dan memberikan resolusi yang konstruktif.
Menurutnya, di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, penerapan jurnalisme positif belum sepenuhnya terasa. Namun, di Papua, pendekatan ini telah menunjukkan dampak yang signifikan.
“Dalam konteks konflik etnis atau antarkelompok masyarakat, jurnalisme positif dapat berperan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis,” kata dia.
Teguh menegaskan, jurnalisme positif tetap harus kritis sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menggariskan bahwa pers memiliki empat fungsi. Termasuk fungsi sebagai media pendidikan dan kontrol sosial.
Menurutnya, tantangan terbesar datang dari media sosial, salah satunya adalah informasi sering kali tidak terverifikasi hingga memicu kesalahpahaman. Masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara informasi yang disajikan oleh media massa dan media sosial.
“Oleh karena itu, media massa yang terverifikasi harus tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat,” tegas Teguh.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat berkata, potensi konflik berbasis SARA dalam Pilkada perlu diwaspadai. Media arus utama memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang sehat dan faktual serta membangun optimisme masyarakat.
Menurutnya, di tengah derasnya informasi yang belum jelas kebenarannya dari media sosial, informasi faktual dari media arus utama tetap dibutuhkan. Sehingga Pilkada Jateng 2024 dapat berjalan dengan kondusif.
“Pilkada menjadi nyaman ketika masyarakat mendapatkan informasi tidak hanya cepat. Mari membangun komunitas media yang menjadi kompas masyarakat,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (luk/adf)
