Dewan Tegaskan Aturan Pemanfaatan BMD

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Taman kanak-kanak (TK) swasta maupun pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang menggunakan lahan milik Pemkot Semarang diimbau tetap menghormati aturan yang berlaku terkait pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aturan itu menyebutkan, barang milik daerah yang dipergunakan oleh pihak lain bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Antara lain pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

Baca juga:  Pj Gubernur Jateng Raih Penghargaan Dharma Karya Kencana Atas Komitmen Tinggi Penanganan Stunting

“Kalau tidak diatur begitu nanti aset-aset milik Pemkot bisa dipakai oleh sembarang orang. Yang pasti ada proses pengajuan, kerja sama dan pembayaran. Untuk penerbitan aset, secara umum di berbagai daerah, instansi-instansi pusat itu harus diatur,” ucap Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo saat ditemui Joglo Jateng, belum lama ini.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Erwan Rachmat menyampaikan, kurang lebih ada 100 TK swasta dan PKBM yang wajib bayar sewa. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran BMD.

“Dalam hal ini kami sudah laksanakan rapat koordinasi bersama dengan yayasan-yayasan yang menaungi satuan pendidikan swasta yang telah memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah atau lahan dan bangunan gedung,” paparnya.

Baca juga:  Teknik Lingkungan UIN Walisongo Menggugah Semangat Kota: Bersihkan Sungai Silandak lewat ‘Kali-kali Aja Resiik’

Ia menjelaskan, rapat koordinasi telah dilaksanakan bersama kepala sekolah TK swasta dan perwakilan dari PKBM. Tepatnya pada 29 April 2024 lalu yang bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Selanjutnya, ia menerangkan apabila yayasan keberatan dengan nilai sewa, maka dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan. Di mana hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap calon penyewa.

“Pengurangan dan keringanan sewa diberikan dengan memperhatikan keuntungan pemerintah daerah, kondisi, atau potensi objek sewa dan kemampuan penyewa,” pungkasnya. (int/adf)