Sebagian Besar BUMDes di Rembang Minim Pengelolaan

BIMTEK: Dinpermades Kabupaten Rembang melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan evaluasi pengelolaan BUMDes se-Kecamatan Gunem di kantor Kecamatan Gunem, beberapa waktu lalu. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang menerima laporan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam laporan yang didapat, sebagain besar bdan usaha tersebut masih minim pengelolaan.

Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang melalui Sub Koor Ekonomi, Tritina Setyowati menyampaikan, sebagian besar BUMDes itu belum membuat administrasi kegiatan. Dari 287 desa yang memiliki BUMDes, sebanyak 264 desa yang telah melakukan pendaftaran di website Kemendes PDTT dengan status berbadan hukum sebanyak 17 desa.

Revisi atau perbaikan dokumen sebanyak 205 desa. Kemudian yang belum berbadan hukum ada 42 desa.

Baca juga:  Kader ILP Usulkan Sarana Kesehatan Desa Sendangmulyo

Pada saat pendataan atau pengisian aplikasi SIDESA Jawa Tengah sejumlah 254 BUMDes. Dengan klasifikasi dasar 93, klasifikasi tumbuh 134 desa, klasifikasi berkembang 20, dan klasifikasi maju ada 6 desa.

Kemudian, pada pengisian di pemeringkatan Kemendes PDTT sejumlah 264 BUMDes. Pendataan klasifikasi BUMDes sesuai pemeringkatan dengan kategori perintis ada 205 desa, kategori pemula ada 48 desa, kategori berkembang ada 9 desa, dan kategori maju hanya 1 desa.

Terdapat selisih 11 BUMDes. Karena saat melakukan penginputan di aplikasi SIDESA telah dilakukan sebelum pemeringkatan. Adapun saat ini BUMDes yang belum menginput pemeringkatan dari Desa Karangharjo Kecamatan Kragan.

Baca juga:  BPJS Ketenagakerjaan Rembang Kerja Sama Lindungi Pekerja Informal

Tritina Setyowati mengatakan, masih sebagian besar yang belum membuat administrasi kegiatan. Seperti membuat buku daftar pengelola, agenda masuk dan keluar, notulen rapat dan sebagainya.

“Hasil dari laporan yang kami terima, BUMDes di Rembang masih perlu penguatan dengan pengelolaan kegiatan yang ada. Mereka masih terbilang pasif dalam hal manajemen pengelolaan,” terangnya belum lama ini.

Disamping itu, lanjut dia, manajemen pengelolaan BUMDes masih tradisional. Selain itu, terdapat pengurus yang menjalankan dua tupoksi. Karena minimnya kapasitas dalam pengelolaan BUMDes.

“Kita tetap insentif melakukan pembinaan dan monitoring. Memang yang menjadi berjalan atau tidaknya BUMDes tergantung komunikasi di desanya,” tuturnya.

Baca juga:  277 Kades di Rembang Terima Masa Perpanjangan Jabatan

Upaya yang dia lakukan yaitu melakukan kunjungan, memberikan surat, dan lain-lain. Berbagai cara terus dilakukan untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

“Tahun ini belum ada rencana adakan pelatihan. Hanya sebatas pembinaan dan monitoring. Rencananya tahun ini  fokus dulu pada forum komunikasi BUMDes, dan pembinaan rutin,” bebernya.

Dia berharap semua desa di Kabupaten Rembang sudah menyelenggarakan BUMDes dengan sebaik-baiknya. Karena semua tata cara dan aturan sudah diberikan. Diharapkan desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendapatkan kas desa. (cr3/fat)