Krisis Sampah di DIY semakin Mendesak

Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena
Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena. (MUHAMMAD ABU YUSUF AL BAKRY/JOGLO JOGJA)

YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Hingga saat ini, permasalahan sampah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian hari menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia, termasuk kunjungan wisatawan, berdampak langsung pada peningkatan volume sampah di wilayah ini. Meski begitu, masing-masing wilayah di DIY terus berinovasi untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah masing-masing.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Aris Prasena mengungkapkan, setiap harinya, satu orang di Yogyakarta dapat menghasilkan sekitar 0,2 kg sampah, dan jumlah ini bisa meningkat signifikan pada acara besar atau hari libur. Permasalahan ini bermula terkait lonjakan sampah dan pengolahan sampah yang tidak memadai.

“Terlebih ketika pandemi Covid-19 yang turut memperparah situasi ini. Penggunaan bahan sekali pakai, seperti plastik dan Styrofoam melonjak drastis, menambah volume sampah yang harus diolah. Sayangnya, fasilitas pengolahan sampah yang ada tidak mengalami peningkatan yang memadai untuk mengimbangi lonjakan sampah tersebut,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Waspada Flu Singapura di Yogyakarta! Kasus Meningkat 2.317 Suspek

TPA Piyungan setiap harinya dihasilkan hampir 800 ton sampah dari tiga wilayah, dengan sekitar 350-400 ton di antaranya berupa sampah organik. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, seharusnya TPA yang masih menggunakan sistem open dumping sudah ditutup sejak 2013, namun implementasinya tidak berjalan sesuai rencana.

“Sistem open dumping hanya menimbun sampah tanpa pengolahan, menyebabkan penumpukan sampah yang semakin parah. Kemudian pada 2017, usia TPA Piyungan diperkirakan akan berakhir pada 2019. Namun, penataan dilakukan untuk memperpanjang operasional hingga 2022 lokasi TPA seluas 10 hektare baru ditutup,” tuturnya.

Dengan penutupan TPA lama pada 2022, lokasi TPA baru atau sementara diupayakan untuk menampung sampah, sambil menunggu penyelesaian alat pengolahan lainnya. Meski demikian, sinkronisasi antara usia teknis TPA dan volume sampah tidak sejalan. “Sehingga diproyeksikan pada 2030 tidak akan ada lagi pembangunan TPA baru untuk meminimalkan emisi karbon,” tuturnya.

Baca juga:  Padat Karya Bantul: 300 Lokasi Infrastuktur Dimulai, Target 21 Hari Selesai

Sejumlah inovasi telah diambil untuk mengatasi krisis ini. Di Bantul, gerakan seribu jugangan diperkenalkan sebagai upaya pengelolaan sampah skala kecil. Sementara itu, Sleman telah menyiapkan klaster pengolahan sampah di timur, tengah, dan barat, dengan klaster timur dan barat yang sudah beroperasi.

“Kota Yogyakarta sendiri membuka beberapa depo sampah sementara untuk menampung sampah yang terus meningkat. Langkah ini cukup efektif dalam jangka pendek, namun belum cukup untuk menangani peningkatan jumlah sampah secara keseluruhan. Beberapa wilayah juga telah menerapkan Gerakan Mbah Dirjo atau biopori yang dapat mengurangi volume sampah,” bebernya.

Lebih lanjut, peralatan pengolahan yang ada masih terbatas dan belum mampu mengimbangi lonjakan volume sampah yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu, diperlukan rencana jangka panjang yang mencakup penambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah, baik dari hilir hingga hulu.

Baca juga:  TPST Dingkikan dan Modalan Diperuntukkan bagi Wilayah Sub-Urban

“Rencana jangka panjang yang telah kami persiapkan salah satunya mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga sangat penting. Inovasi pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, seperti penggunaan bank sampah untuk sampah anorganik dan teknologi maggot serta kompos untuk sampah organik,” tuturnya.

Pihaknya turut menyinggung terkait ruang terbuka hijau publik yang harus diperkuat sesuai peraturan. Izin mendirikan bangunan (IMB) bagi kontraktor diwajibkan memiliki 10% dari luas lahan perumahan yang harus dialokasikan untuk sanitasi atau ruang hijau terbuka.

“Sehingga evaluasi ke depan perlu memastikan aturan ini dipatuhi dan tidak seluruh lahan digunakan untuk pembangunan rumah. Termasuk juga edukasi untuk menanamkan kesadaran sejak dini, seperti membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik,” pungkasnya. (suf/abd)