Disdik Semarang Pastikan SDN Jomblang 04 Sudah Tidak Ada, Digabung dengan SD Jomblang 03

SUASANA: Tampak depan SDN Jomblang 04 di Jalan Gununf Sari No.III No. 5, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang menyebut SDN Jomblang 04 sudah tidak muncul lagi dalam sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 ini. Pihaknya mengaku saat berita sekolah ‘gaib’ belakangan ini muncul, sekolah itu masih dalam proses pembersihan PPDB.

Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto menegaskan, keberadaan SDN Jomblang 04 telah demerger atau digabung menjadi satu dengan SD Negeri Jomblang 03. Hal itu juga dibuktikan pada Surat Keputusan (SK) PPDB bahwa SDN Jomblang 04 sudah tidak tercantum di PPDB 2024.

Baca juga:  Pemkot Semarang Diminta Konsolidasi Pengadaan Khusus Barang dan Jasa

“Artinya, secara legal formal, SD Jomblang 04 itu sudah tidak ada. Saat menyusun, programmer mendata semua SD dahulu, kemudian di-cross check dengan regulasi yang ditetapkan. Ternyata SD Jomblang 04 kan gak ada. Akhirnya (saat, Red.) proses cleansing dihapus. Jadi kalau dicek di sistem PPDB, sekarang ya sudah tidak ada,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Terkait alasan SD Jomblang 04 dilakukan merger dengan SD terdekat, dirinya mengaku jika memang sekolah tersebut kekurangan peserta didik. Terlebih lagi, lokasi kedua sekolah tersebut berdekatan.

Baca juga:  Bawaslu Kota Semarang Ajak ASN Tetap Netral selama Pilkada

Lebih lanjut, Bambang meyakinkan masyarakat agar tidak ragu dengan penggunaan sistem di PPDB. Menurutnya, mereka mesti yakin dengan penggunaan sistem di PPDB dalam mendaftarkan putra-putinya sebagai satu-satunya instrumen.

“Tidak perlu titip-menitip. Pokoknya daftar saja di sistem PPDB. Kalau ada kesulitan, ada posko PPDB di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, ada juga posko PPDB di Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembuatan sistem PPDB telah melalui banyak prosedur. Bahkan,telah dibahas oleh berbagai stakeholder. Mulai dari melibatkan Komisi D DPRD Kota Semarang, Ombudsman, kepala sekolah, NGO di bidang pendidikan hingga Dewan Pendidikan.

Baca juga:  UMP Rendah, Jateng Masih Jadi Primadona Investasi

“Sudah dibahas dengan berbagai stakeholder dalam kegiatan Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Dinas Pendidikan, Red.). Itu kita melibatkan DPRD Kota Semarang, Ombudsman, organisasi pendidikan, kepala sekolah hingga Dewan Pendidikan kami undang,” terang Bambang.

Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, dibahas segala regulasi sistem PPDB yang harus dibuat di tahun 2024. Hingga akhirnya diambil keputusan bersama untuk penggunaan sistem PPDB di Kota Semarang tahun 2024-2025 mengacu pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. (int/adf)