Pati  

Deklarasi Kades di Pati Disebut Langgar UU Desa

JADI SOROTAN: Ratusan kades di Pati deklarasi mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah di Hotel New Merdeka, Kamis (20/6) lalu. (LUTHFI MAJID/JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Ratusan kepala desa atau kades di Kabupaten Pati deklarasi mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah, belum lama ini. Hal itu dinggap telah melanggar Undang-undang (UU) tentang Desa oleh Eks Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati, Ahmadi.

“Kami melihat sebagai pemerhati hukum deklarasi kades itu melanggar aturan perundang-undangan. Khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata dia.

Ia menjelaskan, dalam UU tersebut berisi aturan yang melarang kepala desa terlibat dalam perpolitikan. Karena keterlibatannya berpotensi menyalahgunakan wewenang jabatannya.

“Tepatnya pasal 29 ayat C, di sana disebutkan bahwa kepala desa dilarang menyalahkan gunakan wewenangannya, tugas dan tanggung jawabnya. Sedang di pasal sebelumnya juga diatur wewenang kepala desa salah satu mengembangkan desa. Kebetulan terkait mendukung itu tidak diatur dalam wewenangnya. Secara logika hukum, kalau tidak diatur dalam kewenangannya itu merupakan larangan dan dia menyalahi aturan itu,” jelasnya.

Baca juga:  Raperda Cagar Budaya Mulai Digodok

Lelaki yang saat ini menjadi dosen Hukum Tata Negara di Universitas Safin Pati (USP) itu memaparkan, ada sejumlah tahapan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Khususnya Bawaslu bisa melakukan penelusuran dengan mencari bukti seperti meminta keterangan dari pihak yang terlibat dalam deklarasi tersebut.

Setelah itu, lanjut dia, dibuat sebuah kajian dan muncul rekomendasi yang akan diberikan kepada kepala daerah dalam hal ini Pj Bupati Pati. Baru kemudian kades yang terlibat bisa dikenakan sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran.

“Pj Bupati nanti akan memberikan punishmen (hukuman) kepada kepala desa tersebut. Bisa berupa teguran tertulis, peringatan dan mencutikan kepala desa ini untuk agar tidak bergerak lebih lanjut. Karena kalau dibiarkan akan melanggar asas-asas dari pelaksanaan Pemilu,” terangnya.

Menurut Ahmadi, deklarasi para kades tersebut sudah jelas melanggar meskipun belum masuk tahapan Pemilu. Pasalnya, aturan yang digunakan bukan UU tentang Pemilu melainkan UU Desa.

“Kenapa saya tidak bilang Undang-undang Pemilu, karena sampai saat ini, Undang-undang Pemilu hanya bisa menjerat peserta pemilu yang sudah terdaftar. Sementara Sudewo belum mendaftarkan diri. Sehingga yang bisa dijerat kepala desanya,” ujarnya.

Baca juga:  Derita Kelainan Jantung, Badan Bayi Fatir Membiru saat Menangis

Meskipun belum bisa dijerat dengan UU Pemilu karena belum masuk tahapan Pemilu, namun ia menyebut Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari pra penyelenggaraan, kemudian saat penyelenggaraan mulai tahap pendaftaran hingga terakhir rekapitulasi.

“Artinya pra ini sudah bisa menerima laporan. Ada pelanggaran yang bisa menjerat. Pelanggar administratif, kode etik, pindana, dan pelanggaran perundangan-undangan lainnya. Ini masuk perundang-undangan lainnya. Tidak undang-undang Pemilu,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati tengah melalukan penelusuran. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam deklarasi tersebut.

“Nanti kita akan koordinasi dengan Pemda selaku yang menghadirkan awalnya. Meksipun itu sudah diluar kegiatan inti atau pelantikan masa perpanjangan jabatan kades. Lokasinya sudah bergeser,” ucap Ketua Bawaslu Pati Supriyanto.

Baca juga:  Dewan Nilai Masyarakat Pati Butuh Penyuluh Hukum

Bawaslu Pati juga akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu. Khususnya salah satu kepala desa yang memimpin deklarasi dukungan kepada salah satu bakal calon bupati Pati.

“Kita lihat fakta hukumnya seperti apa. Nanti kita koordinasi dengan Pemda melalui proses penelusuran ini. Kami juga akan meminta keterangan yang memandu atau yang terekam di video tersebut. Baik yang memandu deklarasi maupun yang terpampang di gambar secara jelas,” terangnya.

Saat ditanya, apa sanksi jika memang terjadi pelanggaran atas deklarasi tersebut, Supriyanto menjawab ada dua ada regulasi yang mengatur terkait konteks ini. Yakni Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Desa.

“Ada regulasi yang mengatur. Terkait dalam undang-undang pemilihan umum 1 tahun 2015 dan perubahannya. Kalau tidak ada undang-undang desa yang melekat yang mengatur kewajiban dan hak kepala desa. Termasuk larangan. Kalau kemudian ternyata undang-undang desa yang dilanggar kita rekomendasikan kepada Pemda dalam hal ini atasan kepala desa,” pungkasnya. (lut/fat)