Kudus  

10 Caleg Terpilih di Kudus Terancam Gagal Dilantik, LHKPN Belum Disampaikan!

Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol saat ditemui belum lama ini. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Ada 10 Calon Legislatif (Caleg) terpilih yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Caleg tersebut jika tidak segera melaporkannya, maka terancam tak dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2024-2029.

Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol mengatakan, untuk LHKPN harus sudah disampaikan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Sebagai pejabat negara pun caleg terpilih harus tetap menyampaikan LHKPN-nya.

“Untuk pelantikan anggota DPRD menyesuaikan masa jabatan di daerah masing-masing. Untuk Kudus, pelantikannya dilaksanakan Rabu (21/8/2024),” ujarnya.

Baca juga:  Sam’ani Intakoris Gandeng Partai Non Parlemen

Faisol menyampaikan, sebelum dilantik, seluruh caleg terpilih harus sesegera melaporkan LHKPN ke KPU Kudus. Namun, hingga saat ini masih ada sekiranya 10 orang yang belum melaporkan daftar kekayaannya.

“Sepuluh caleg yang terpilih itu kebanyakan anggota DPRD Kudus baru. Selain itu, ada juga yang incumbent satu atau dua orang,” katanya.

Lebih lanjut, terkait pelaporan LHKPN, yang masih kerepotan merupakan para caleg terpilih baru. Sementara untuk incumbent, hampir semunya aman. Sebab, pada prinsipnya para anggota DPRD petahana memang sudah rutin melaporkan LHKPN mereka tiap tahun.

Baca juga:  Pelajar SMP Diberi Edukasi Manajemen Keuangan

“Kami juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di @Hom Hotel Kudus terkait penyampaian LHKPN oleh caleg terpilih. Narasumbernya nanti dari Inspektorat Kudus dan merekalah nanti yang memberikan pendampingan pengisian LHKPN caleg terpilih,” tuturnya.

Untuk penyampaian LHKPN, caleg terpilih harus sudah dilakukan 21 hari sebelum pelantikan. Apabila tidak, mereka bisa tak dilantik untuk menjadi anggota DPRD Kudus Periode 2024-2029. Sebab, LHKPN adalah dasar KPU dalam memberikan nama-nama Caleg terpilih ke Sekwan untuk dimintakan SK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

“Seandainya caleg terpilih tidak melaporkan LHKPN ke KPU, maka kami tidak akan memberikan nama Caleg terpilih tersebut ke Sekwan. Sehingga Caleg terpilih tersebut bisa tak dilantik,” pungkasnya. (adm/fat)