Bappeda Bersama Bapemperda DPRD Jateng Bahas RPJPD di Jawa Barat

KOMPAK: Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan saat memberikan cendera mata kepada Kepala Bapemperda DPRD Jateng Iskandar Zulkarnaen yang di dampingi Kepala Bappeda Harso Susilo di Kantor Bappeda Jabar, Selasa (25/6). (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) turut mendampingi kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng di Bappeda Provinsi Jawa Barat, Selasa (25/6). Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo bersama para Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Jateng hadir dalam kunjungan tersebut. Dalam acara yang bertujuan membahas RPJPD Jateng itu diterima langsung oleh Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan di Ruang Rapat Arifin Yusuf.

Kunjungan tersebut dalam rangka singkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Lantaran RPJPD merupakan salah satu program pembangunan yang harus dibuat berdasarkan nilai-nilai muatan lokal. Oleh sebab itu harus ada penyelarasan dengan RPJPN yang disusun pemerintah. Tentunya, setiap pembangunan juga melihat semua aspek-aspek yang dapat ditingkatkan baik di semua sektor, terutama daerah dengan potensi yang bisa dikembangkan.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan menuturkan, dalam Milestone Agenda Penyususnan RPJPD Jabar, saat ini pihaknya telah sampai pada tahap rancangan akhir berupa penyampaian hingga kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dalam pembahasan dan penyepakatan Rancangan awal (Ranwal) bersama DPRD, pihaknya menyepakati Ranwal mencakup kesepakatan terhadap Visi,Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan.

Baca juga:  DPU Kota Semarang Keruk Sedimen untuk Hadapi Musim Hujan
Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo. (HUMAS/JOGLO JATENG)

“Harus ada sinkronisasi program dari tingkat pusat sampai daerah, termasuk kabupaten/kota agar nantinya pencapaian pembangunan berjalan maksimal. Antara Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) harus sinkron dengan program yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini agar selaras dengan rencana pembangunan yang sudah tersusun dan tertata rapi, termasuk didalamnya ada muatan lokal,” papar Iendra Sofyan ditengah diskusi di Kantor Bappeda Jabar, Selasa (25/6).

Dalam penyelarasan RPJPD dan RPJPN 2025-2045, visi daerah akan dianggap selaras apabila mengandung kata “Maju” dan “Berkelanjutan”. Serta penyelarasan 8 Misi Pembangunan RPJPN ke dalam 8 Misi Pembangunan RPJPD, memuat kata kunci sebagai berikut. Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Keamanan daerah tangguh, Demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.

Baca juga:  Diskominfo Bantah Website Resmi Pemkot Semarang Bocor

Termasuk Ketahanan sosial budaya dan ekologi, Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan Kesinambungan pembangunan.

“Dalam Evaluasi RPJPD Jabar Tahun 2005-2025, yang sudah kami tentukan yaitu ada enam. Pertama, Waduk Jatigede; Kedua, Bandara Internasional Kertajati Majalengka; Ketiga, Pembangunan jalan tol; Keempat, Pelabuhan Patimban Subang; Kelima, jalur tengah-selatan Jabar; Keenam, kereta cepat Jakarta-Bandung,” jelas Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo menuturkan, visi Jawa Tengah dalam RPJPD 2025-2045 yaitu sebagai penumpu pangan dan industri Nasional. Sedangkan sasaran visi RPJPD yaitu meningkatkan pendapatan perkapita, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, peningkatan daya saing SDM, dan penurunan emisi GRK menuju Net Zero Emission.

“Dalam Visi RPJPD sebagai penumpu pangan dan industri Nasional itu, karena kami Jawa Tengah menjadi kontributor utama pangan, serta rantai nilai industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan,” jelas Harso Susilo kepada Joglo Jateng saat memberikan keterangan terkait kunjungannya di Bappeda Jabar, Selasa (25/6/24).

Baca juga:  Tingkatkan Kualitas Demokrasi melalui Patroli Pengawasan

Harso menegaskan, pentingnya sinkronisasi RPJPD dengan program pusat, khususnya pada penataan ruang, kemudian disusul dengan pengembangan SDM dan ESDM. Tentunya langkah tersebut dikerjakan secara perlahan dan bertahap.

“Adanya target Indonesia Emas 2045, menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan program pembangunan secara menyeluruh. Dengan sistem, RPJD mengisi ruang, ruang dulu baru dibangun. Kaitannya dengan SDM Indonesia Emas 2045, warga Indonesia harus di-improve, secara SDM-nya. Terkait dengan SDM di pemerintahan, PPPK dan ASN, harus dikoordinasikan dengan terstruktur,” pungkasnya. (all/fat)