Bawaslu Pati Periksa Kepala Dispermades hingga Kades

SOROTAN: Ratusan kades di Pati deklarasi mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah di Hotel New Merdeka, Kamis (20/6) lalu. (LUTHFI MAJID/JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati meminta keterangan kepada kepala dinas hingga kepala desa atau kades. Pemeriksaan ini buntut ratusan kades di Pati yang deklarasi mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ada tiga pihak yang diminta keterangan pada Senin (24/6) lalu. Antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, Tri Hariyama, Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten (Pasopati) Pandoyo. Kemudian Kades Semampir Parmono selaku pemimpin deklarasi tersebut.

Baca juga:  Banner Aspirasi Petani Pundenrejo Dirusak

“Kami masih melakukan penelusuran. Kami meminta keterangan kepada Pak Pandoyo, selaku Ketua Pasopati, pak Parmono Kepala Desa Semampir selaku yang memandu deklarasi tersebut. Lalu yang ketiga kami meminta keterangan kepada Pak Tri Haryama, Kepala Dispermades,” kata Ketua Bawaslu Pati Supriyanto.

Tak hanya tiga pihak tersebut, Bawaslu Pati kembali meminta keterangan sejumlah kades yang terlibat dalam deklarasi yang digelar di New Merdeka Kamis (20/6). Bahkan, Bawaslu Pati terjun langsung mendatangi pihak-pihak terkait tersebut.

“Dari tiga pihak yang kami minta keterangan, berkembang beberapa kades yang harus kami minta keterangan lanjutan. Ada yang ke Karangrowo Jakenan, Tambahharjo Pati, Kades Angkatan Lor Tambakromo. Kemudian saya sendiri melakukan penelusuran ke Kepala Desa Regaloh dan Kepala Desa Purwosari Tlogowungu,” terangnya.

Baca juga:  Usai Terbakar, SPBU Bangkalan Pati Dihentikan Sementara

Supriyanto menjelaskan, setelah proses mencari keterangan ini, pihaknya akan membahasnya secara internal. Yakni apakah penelusuran dugaan pelanggaran tersebut akan dilanjutkan atau tidaknya.

“Langkah selanjutnya akan kita diskusikan. Apakah masih diperlukan penulusuran lanjutan atau hasil dari permintaan keterangan ini cukup untuk dirapatkan dan memutuskan temuan untuk di register atau tidak,” jelasnya.

Setelah di register, lanjut Supriyanto, ada sejumlah tahapan lagi yang perlu dilalui. Dari mulai meminta klarifikasi, memanggil pihak terkait, mengkaji temuan, dan memberikan rekomendasi jika memang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau admistrasi Pemilu rekomendasi Pemilu, kalau pidana pemilihan ke penegak hukum, kalau pelanggaran kode etik ke DKPP atau ke KPU kalau badan ad hoc. Kalau perundangan-undangan lainnya maka akan kita stakeholder yang berwenang,” pungkasnya. (lut/fat)