Deklarasi Kades, KPU Jateng: Tahapan Pecalonan belum Ada

Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono.
Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono turut menanggapi video viral deklarasi dukungan kepada Kapolda Jateng, Ahmad Luthfi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Kabupaten Pati.  Handi menegaskan bahwa saat ini belum memasuki tahapan pencalonan. Sehingga jikalau ada peristiwa yang mengarah pada dukungan tokoh tertentu belum bisa untuk diproses.

“Ketika ada aktivitas yang menyebutkan bahwa ini mendukung a b c begitu kan sementara kita pahami pendaftaran pasangan calon (paslon) baru 27 agustus, sehingga jadi bagian yang harus kita sikapi secara dewasa,” katanya usai Rapat Koordinasi Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada 2024 di Front One HK Resort, Semarang, belum lama ini.

Kendati demikian, Handi menyampaikan bahwa pilkada sudah ada aturannya. Sehingga ada ketentuan yang bisa dipegang dalam menuntaskan masalah tersebut.

Baca juga:  Tergiur Gaji 2 Digit, Warga Semarang Utara Dipaksa Jadi Penipu

“Di UU 10 Tahun 2016 itu terkait pilkada ada peraturannya, ada ketentuan yang harus dipegang teguh oleh masing masing. Kalau KPU kan penyelenggara, kalau prinsipnya dianggap sebagai pelanggaran, itu bagian yang akan ditangani oleh Bawaslu,” jelasnya.

Sementara itu, merespon hal itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan persoalan itu tidak menjadi urusannya. “Waduh itu bukan urusan saya ini ya,” tutur Nana.

Kendati demikian, dia menegaskan bila aparatus sipil negara (ASN) memang dilarang terlibat politik praktis. Larangan itu telah disampaikan kepada seluruh ASN di Jateng melalui surat edaran.

“Imbauan sudah kami lakukan. Kami sudah buat Surat Edaran, memang ASN harus netral. ASN memang pada pelaksanaan nanti boleh memilih kan, tetapi ASN tidak terlibat dalam pelaksanaan politik praktis,” tegas Nana.

Baca juga:  Pelepasan KKN UIN Walisongo Semarang, Sekcam: Semoga Memberikan Kontribusi Positif kepada Masyarakat

Sementara untuk penetapan video kades Pati itu melanggar netrlitas atau tidak, pihaknya menyerahkan urusan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Video kepala desa mungkin ini yang lebih berhak ini dari Bawaslu ini ya, yang akan menilai ini nanti dari Bawaslu. apakah itu ada pelanggaran atau tidak,” ucapnya.

Namun pihaknya mengaku akan mendalami kasus tersebut dan terus mengawal hingga masalah tuntas. Kemudian memberi arahan baik kepada ASN terlibat sekaligus mengingatkan kembali pentingny netralitas ASN.

“Tetapi dalam hal ini kami pun coba akan mempelajari kembali dan kami akan memberikan arahan baik tertulis maupun langsung. Aturan-aturan yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan,” katanya.

Baca juga:  KPK Beri Bimtek Keluarga Berintegritas pada 35 Kepala Dinas

Menurutnya, bila memang terbukti melanggar, mak ASN harus menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ya kalau yang melanggar ya tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya gitu kan, tetapi dalam hal ini nanti yang akan menilai dari Bawaslu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, video deklrasi dukungan kepala desa di Kabupaten Pati kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam Pilgub Jateng 2024, Bawaslu Jawa Tengah langsung menulusuri kegiatan tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah kades mengenakan baju dinasnya di lapangan terbuka berteriak lantang untuk mendeklrasikan dukungan kepada calon Bupati Pati dan Ahmad Luthfi. (luk/gih)