Kudus  

Dinas PMD Kudus Ingatkan Tugas Pokja Prodeskel dalam Rapat Koordinasi

KOORDINASI: Dinas PMD sedang melakukan rapat koordinasi dengan 9 sekcam di aula dinas, belum lama ini. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kudus mengingatkan kembali tugas dari kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan (Prodeskel). Hal itu disampiakan dalam kegiatan rapat koordinasi di aula kantor Dinas PMD, Selasa (25/6).

Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas PMD Kudus, Lilieq Ngesti Widiasuryani mengatakan, rapat itu membahas Prodeskel yang ditujukan kepada 9 sekretaris kecamatan (sekcam). Hal itu untuk memperkenalkan peran sekcam dalam penyusunan prodeskel.

“Rata-rata sekcam belum mengenal dan belum tahu perannya apa. Kita buka lagi regulasinya sesuai dengan Permendes. Peran sekcam sebagai ketua Pokja Prodeskel ditingkat kecamatan,” terangnya.

Baca juga:  DPC Partai Gerindra Kudus Tunggu Keputusan DPP

Untuk itu, wajib bagi sekcam untuk membuat SK. Dimana camat sebagai penanggung jawab, sekcam sebagai ketua Prodeskel. Lalu sekretaris Prodeskel diambil dari kasi ekonomi pembangunan atau kasi pemerintahan di kecamatan.

“Salah satu tugasnya adalah monitoring dan memberikan fasilitasi desa pada saat desa-desa melakukan penyusunan profil desa baik melalui pendataan maupun melalui pemutahiran atau peremajaan data desa,” ungkapnya.

Lilieq menambahkan, sekcam yang harus mengawal kegiatan penyusunan prodeskel. Selain itu ada tugas lain juga, Pokja Prodeskel ini harus mempublikasikan hasil pendataan maupun hasil pemutahiran data yang dilakukan desa.

Baca juga:  BUMDes Karya Mulya Ajak Warga Menabung Sampah

“Pada akhirnya kalau sudah di susun, Pokja Kecamatan wajib mempublikasikan. Ini menjadi dasar bagi Pemdes dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun depan. Baik kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sosial, budaya, peningkatan ekonomi dan sebagainya,” bebernya.

Pelaksanaan pendataan ini berjenjang. Pasalnya, pendataan prodeskel digunakan selama 5 tahun. Sedanbkan pemutahiran atau peremajaan data dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini penting karena banyak sekcam yang baru dan lupa dengan permendes tahun 2007 dan 2015.

“Karena Permendes ini sudah lama, camat juga berganti ganti. Saat ini menghidupkan kembali terkait kelancaran dan pendataan ditahun 2024,” ucapnya.

Baca juga:  Gempur Rokok Ilegal, Berswara Suguhkan 15 Karya

Dari hasil rapat ini, diharapkan memperoleh data yang valid, data yang berkualitas, sebagai database desa yang dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk perencanaan pembangunan, kemasyarakatan desa dan seluruh stackholder terkait. Jadi desa yang punya data. (cr3/fat)