Giatkan Sosialisasi dan Bimtek PIKP

SOSIALISASI: Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersama Kepala Diskominfo Pemalang Joko Ngatmo dan para narasumber yang hadir dalam Sosialisasi dan Bimtek PIKP, di Sasana Bhakti Praja Pemalang, Rabu (26/6/24). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Upaya memberikan pelayanan terbaik di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PIKP untuk tenaga pelayanan, di Aula Sasana Bhakti Praja Pemalang, Rabu (26/6/24). Dengan mengundang Ombudsman RI perwakilan Jateng dan Komisi Informasi Jateng menjadi pemateri.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengajak seluruh peserta, agar bersama-sama memahami pentingnya pelayanan PIKP kepada warga. Dengan pesatnya perkembangan digitalisasi memudahkan pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam kemajuan, serta kesejahteraan Pemalang, dengan mewujudkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Baca juga:  Ratusan Remaja Dibawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah

“Saya harap, ini titik tolak di mana langkah-langkah akselerasi/percepatan peningkatan kinerja pengelolaan informasi publik bisa segera dilakukan. Jadi langsung saya instruksikan kepada Sekda agar bisa mengambil langkah-langkah tindaklanjut dan menekankan semua kepala OPD bisa memperbaiki kinerja pengelolaan informasi publiknya,” tegasnya, Rabu (26/6/24).

Sementara itu, Kapala Diskominfo Pemalang Joko Ngatmo menuturkan, ada 158 peserta dalam Sosialisasi dan Bimtek PIKP itu. Mereka berasal dari Sekretaris Perangkat Daerah, Sekretaris Camat, Direktur BLUD, Direktur BUMD dan Kepala Puskesmas beserta Petugas Pengelola Informasi. Dengan harapan dapat memahami materi dari narasumber untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada bidang PIKP.

Baca juga:  BPKAD Pemalang Masuk 5 Besar Pelaporan PPH Terbaik se-Jateng

“Tujuan kita meningkatkan kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi/dashboard pengelola pengaduan halobupati.lapor.go.id. Serta penggunaan website dan media sosial untuk publikasi informasi publik,” ujarnya.

Pihaknya menjelasalan, pelaksanaan ini dilakukan dengan dasar Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kelola PIKP dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan-tantangan, baik terkait pengelolaan pengaduan maupun keterbukaan informasi, sebagai langkah awal meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.(fan/sam)