Jepara  

Marak Judi Online, Pemkab Jepara Terbitkan “Surat Cinta” untuk ASN

PAPARAN: Sekda Jepara Edy Sujatmiko saat memberikan sosialisasi judi online bagi ASN di Hotel D Sesion Jepara, Kamis (27/6/2024). (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Maraknya judi online yang terjadi di Indonesia, membuat Pemerintah Kabupaten Jepara bertindak tegas untuk mengambil langkah. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajarannya diberi “surat cinta” agar tidak terlibat di dalam kegiatan judi konvensional atau pun judi online.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta melalui Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, para ASN yang sengaja menawarkan, memberi kesempatan kepada khalayak umum, dan ikut terlibat dalam permainan judi, maka akan di kenakan sanksi. Hal itu, berdasarkan pada Pasal 303 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta.

Baca juga:  KPU Jepara Adakan Simulasi Pemadam Kebakaran

“Kepada para ASN jangan sampai ada yang menawarkan, memberi peluang, bahkan bermain judi online. Eman jika panjenengan sampai harus dikeluarkan dari jabatan karena judi,” tegas Edy Sujatmiko saat memimpin Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai di Hotel D Sesion Jepara, Kamis (27/6/2024).

Kemudian, lanjut dia, berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmikan, dan membuat data diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Baca juga:  Dukung Event Festival Lampion, Pj Bupati Minta IPI Persiapkan secara Matang

“Kami juga akan memberhentikan jika ada pegawai yang ikut serta dalam judi online ini,” terangnya.

Dalam surat itu, dia memberi instruksi kepada kepala perangkat daerah, koordinator satuan koordinasi kecamatan, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya minta semuanya, untuk tetap terus mengarahkan dan mensosialisasikan agar tidak terjadi judi online. Sebab, hal itu hanya merugikan diri sendiri dan lingkungan. Tetap waspada dan berikan layanan terbaik,” pungkasnya. (cr4/gih)