Kudus  

GP Ansor Kudus Dukung Pj Bupati Wujudkan Good Governance dan Good Goverment

RESMI: Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie dan Ketua DPRD H Masan menghadiri Pelantikan Pimpinan GP Ansor Kudus di Auditorium IAIN Kudus Lantai 3, Sabtu (29/6/2024). (HUMAS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus mendukung langkah Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie dalam mewujudkan good governance dan good goverment Pemerintah Kudus. Hal ini disampaikan Ketua PC GP Ansor Arif Mustain di tengah-tengah Pelantikan PC GP Ansor periode 2024-2028 di Auditorium IAIN Kudus, Sabtu (29/6/2024).

“Selama ini PC GP Ansor Kudus memandang roda pemerintahan di Kabupaten Kudus tidaklah sebagus lukisan yg disuguhkan. Bukti temuan LHP BPK, kasus perades, kasus KONI, kasus PDAM, kasus Umroh, kasus insentif nakes menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan kabupaten Kudus, bukan hanya eksekutif saja namun di tempat lain pula,” ujarnya.

Baca juga:  Posko PPDB Didominasi Aduan Perihal KK

Kemudian, Pj Bupati saat ini dinilai oleh Ansor malah menjadi tukang cuci piring atas kotor dan semrawutnya pemerintahan kemarin. Sehingga beliau harus membersihkan kotoran yang ada. Jadi persoalan yang ada pada tahun ini adalah sisa dari masalah kemarin. Itupun pj harus menyelesaikan dengan SDM yang sudah ada dan anggaran yang juga sudah terploting di 2023.

“Langkah Pj Bupati Kudus saat ini sudah benar. Iktiar mewujudkan good governance dan good goverment dengan melakukan penyegaran lewat selter dan uji kompetensi akan membuka peluang semua ASN yang ada untuk menjabat sesuai kompetensinya,” tandasnya.

Baca juga:  Pelajar SMP Diberi Edukasi Manajemen Keuangan

Bersih-bersih ini pun tanpa mahar, tanpa transport dam embel-embel apapun. Sudah menjadi rahasia umum jika muncul isu pengisian dan rotasi jabatan pasti akan diidentikkan dengan transaksi jual beli. Namun arif menyakini Pj Bupati Kudus akan clean and clear. Ansor Kudus siap untuk mengamati dan mengawasi proses yang berjalan.

Di sisi lain Ansor Kudus juga merasa heran jika ada statemen yang mempertanyakan usaha yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tersebut. Bahwa memang kenyataannya ada jabatan yang kosong lama sudah seharusnya segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Baca juga:  Menteri AHY Resmikan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik di Provinsi Jawa Tengah

“Jika kosong kasihan kasihan masyarakat. Kritik terhadap langkah Pj Bupati Kudus ini menjadi pertanyaan besar bagi Ansor Kudus apalagi sesuai aturan apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tidak melanggar aturan yang ada,” tukasnya.

Ia mempertanyakan apakah ini ketakutan semata dari kontestan pilkada yang terlanjur menjanjikan kue jabatan kepada orang-orang tertentu atau transaksional politik dalam pilkada. Sehingga, menurutnya, Kudus harus bersih bersih saat ini. Ia pun berharap kedepan birokrat-birokrat yang ada benar-benar maksimal dan profesional dalam bekerja melayani masyarakat. (adm/gih)