Incumbent Wajib Cuti saat Kampanye

Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bantul, Ari Sukowati. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul mengatakan, setiap calon incumbent wajib cuti pada saat kampanye. Dikatakan bahwa paling lambat, surat cuti itu diberitahukan ke Bawaslu minimal satu hari sebelum kampanye.

Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bantul Ari Sukowati menyampaikan, surat rekomendasi cuti bagi calon bupati atau pun wakil bupati incumbent yang akan berkampanye biasanya dikeluarkan oleh pejabat setingkat di atasnya, yang dalam hal ini yaitu gubernur. Setelah itu, surat tersebut ditebuskan ke Bawaslu.

Baca juga:  Pemkot Yogyakarta Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

“Dari petahana yang akan melakukan kampanye itu minta izin cuti ke pejabat di atasnya. Kalau bupati, berarti ke gubernur. Baru nanti diberikan kepada yang meminta, lalu ditebuskan ke Bawaslu maupun pun ke kepolisian. Biasanya begitu,” terangnya, Rabu (3/7/24).

Meskipun tidak ada aturan yang mengikat, Bawaslu meminta kepada incumbent yang akan melangsungkan kampanye memberikan surat cuti minimal satu hari sebelum kampanye. Hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahpahaman yang mengarah pada tidak netralnya Bawaslu.

Kenapa demikian, kata Ari, kasus pada pemilu sebelumnya, ada yang terlambat melakukan pemberitahuan surat cuti. Sehingga, surat rekomendasi yang seharusnya keluar sebum kampanye, justru sebaliknya, keluar setelah kampanye usai. Bahkan ada pula kasus tanggalnya cutinya sama tapi jamnya berbeda.

Baca juga:  Program Padat Karya Ciptakan Jalan Baru dan Tingkatkan Ekonomi Lokal di Bantul

“Kemarin pernah kejadian yang seperti itu. Makanya izin itu maksimal satu hari sebelum kampanye,” tuturnya.

Bawaslu juga tidak menutup mata bahwa incumbent bisa jadi menyalahgunakan jam dinasnya untuk berkampanye. “Bisa terjadi, cuma tinggal pengawasannya, kalau diketahui kita boleh menyetop, dalam hal ini memperingatkan. Tapi kalau diulangi, kita boleh melakukan teguran atau surat, nanti ada mekanismenya kalau peringatan itu tidak digubris. Tapi kalau pejabat sebaiknya pakai surat cuti,” tandasnya. (nik/abd)