Jepara  

Kemenkumham Harap Pemda Inventarisasi Pemanfaatan KIK

PAPARAN: Perwakilan Kemenekumham RI dan Kanwil Jateng saat memberi sosialisasi kepada pegiat budayawan dan pelaku UMKM di Aula Disparbud Jepara, Rabu (3/7/24). (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi RI Wilayah Jawa Tengah bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Aula Dispardud, Rabu (3/7/24). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan kekayaan intelektual pada masyarakat.

Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rikson Sitorus menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Khususnya cipta yang dimiliki oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPGI), maupun masyarakat adat serta Usaha Kecil Menengah (UKM) Nasional. Sebagai aset tidak bergerak.

Baca juga:  Meriah, Pj Bupati Jepara Sambut Baik Festival Budaya Kelurahan Panggang

Menurut Rikson sapaannya, inventarisasi KIK penting dilakukan. Lantaran untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin atau pembagian keuntungan yang tidak adil.

“Seberapa penting inventarisasi KIK. Penting dilakukan karena terkait kegiatan dan hak cipta untuk menjamin legalitas bagi kehidupan pencipta,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (3/7/24).

Pihaknya mengimbau kepada Pemerintah Daerah Jepara untuk berinisiatif menginventarisasi kebudayaan daripada milik melalui kanwil Jateng. Sehingga, kebudayaan atau aset berharga daerah bisa memajukan perekonomian suatu bangsa.

“Kebudayaan di Jepara bisa terpelihara, dipertahankan. Serta mendapatkan pengakuan sesuai kewenangannya,” harapnya.

Baca juga:  Bawaslu Jepara Ajak Aparatur Pemerintah dan Satlinmas Menjaga Netralitas dan Bangun Sinergisitas

Sementara itu, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Lilin Nur Halimah menjelaskan, dalam pemetaan KIK, banyak sekali kebudayaan yang perlu dicatat sebagai inventarisasi suatu negara. Baik kekayaan kota, ekspresi budaya intelektual, dan pengetahuan budaya nasional.

Dirinya menyontohkan, kebudayaan Jepara yang telah masuk inventarisasi. Diantaranya ukiran, perang obor, pesta lomban, jembul tulakan, dan kerajinan tenun troso.

“Seperti Horog-horog itu kan bisa masuk. Banyak sekali KIK yang belum tercatat. Padahal dengan KIK bisa tahu perlindungan hukumnya agar tidak di klaim oleh orang lain,” paparnya.

Baca juga:  Guz Haiz Minta Pemerintah Atur Regulasi untuk E-commerce Baru

Dengan itu, kata Lilin, Pemda memiliki kewenangan untuk menjadi tangan panjang inventarisasi daripada kekayaan budaya. Hal itu, karena masih banyak kekayaan di Jepara yang belum terinventarisasi.

“Harus ada surat pernyataan bermatrai dari dinas atau Bupati. Data dukung bisa dipersiapkan, setelah itu bisa mendaftarkan diri, dengan pencatatan tidak dipungut biaya,” pungkasnya. (cr4/fat)