Jalankan Layanan ILP Tingkat RW

Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam
Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng –  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang telah menerapkan sistem Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau layanan kesehatan masyarakat hingga tingkat RW. ILP merupakan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam mengungkapkan, penerapan ILP di Ibu Kota Jawa Tengah sendiri telah dimulai sejak 1 Juni 2024. Persiapannya telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2023.

“Bahkan, konsep untuk melakukan asesmen atau penilaian dari skrining itu sudah kita persiapkan sejak tahun 2023. Kami buat bukunya, kemudian kami sosialisasikan di bulan November 2023 ke seluruh puskesmas di Kota Semarang,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, Kamis (4/7/24).

Baca juga:  1.725 Peserta UM-PTKIN 2024 Ikuti Ujian di UIN Walisongo

Dinas Kesehatan, kata dia, membuat beberapa pertanyaan yang menjurus dalam skrining. Mulai dari usia hingga jenis kelamin yang kemudian akan mengarahkan ke berbagai macam penyakit yang menjurus ke usia tersebut.

Kota Semarang, lanjut Hakam, sebenarnya telah terbiasa melakukan skrining kepada masyarakat. Terlebih lagi, pihaknya memiliki kegiatan bernama Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (Lawang Sewu) yang berjalan sejak 2021.

“Program Lawang Sewu ini kemudian kita tata dengan baik, ada tools-nya dengan MSN (Mentari Sehat Nusantara, Red.). Sehingga skriningnya bisa by name by address. Nantinya bisa terlihat di catatan medic digital masing-masing masyarakat Kota Semarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan inovasi tersebut, secara tidak langsung Integrasi Layanan Primer (ILP) antara posyandu, puskesmas pembantu (pustu), maupun puskesmas utama yang telah terintegrasi dengan baik pelayanannya. Setelah integrasi layanan primer dinilai berhasil di tingkat tersebut, maka mulai 1 Juni 2024 akhirnya layanan terintegrasi ini merambah hingga RW.

Baca juga:  Pemprov Jateng Petakan Kerawanan Pilkada 2024

“Kita masuk ke RW-RW. Misal di Puskesmas Purwoyoso memiliki dua kelurahan, masing-masing kelurahan memiliki 7 atau 10 RW, maka akan didatangi per RW. Ini sudah mulai di 1 Juni 2024 ini,” papar Hakam.

Dirinya menyebut, sejauh ini posyandu primer dan layanan hingga RW ini berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya tetap terus melakukan evaluasi dan menerima setiap masukan dari masyarakat.

“Nanti kita lihat evaluasinya bagaimana. Dari dugaan-dugaan penyakit yang didapati di Posyandu, kemudian yang harus dibuktikan. Misalnya curiga hamil, maka harus di test pack di pustu atau puskesmas, tidak bisa di posyandu. Rujukan-rujukan ini, komunikasi-komunikasi ini, maupun pemeriksaan lanjutan ini yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga:  Dihadiri Walikota Semarang, Mahasiswa KKN Posko 47 UIN Walisongo Meriahkan Gebyar 10 Program PKK Mewakili UMKM Palebon

Hakam mengaku, respons masyarakat terhadap program ILP sangat luar biasa. Sebab, konsep posyandu primer memang dibuat dari masyarakat untuk masyarakat.

“Jadi yang membantu registrasi, melakukan tensi, pemeriksaan adalah masyarakat. Namun, sesuai tools MSN, maka tetap ada pendampingan dari petugas puskesmas. Kalau misalnya ada penderita suatu penyakit, itu cepat terdeteksi. Sehingga saat masih dalam tahap awal, tata laksana pengobatannya lebih mudah dan lebih sempurna,” terangnya. (int/adf)