Bawaslu BantuI Imbau Billboard Pemkab tak Digunakan Kampanye Pilkada

BERJEJER: Terlihat sederet billboard di simpang Lima Bejen, Bantul, beberapa waktu lalu. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul mengimbau pemerintah agar tidak menyewakan billboard milik pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk kampanye pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal itu dimaksudkan untuk menjaga netralitas pemerintah dalam Pilkada.

“Kan ada billboard milik Pemkab, itu tidak boleh dipakai untuk sarana kampanye. Makanya kita imbau untuk dipakai oleh program kerja atau sosialisasi, atau bahkan Bawaslu pinjam untuk imbauan politik uang dan sebagainya, bukan kampanye paslon,” terang Ari Sukowati, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bantul, belum lama ini.

Baca juga:  Jadwal Pembuangan Sampah ke Depo & TPS di Yogyakarta Diatur

Menurutnya, Bawaslu sudah berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar billboard tersebut tidak dipergunakan untuk sarana kampanye. Pasalnya, jika hal itu dilakukan, maka pemerintah akan dianggap tidak netral.

“Karena nanti pemerintah akan dianggap tidak di netral. Billboard yang tidak dipakai kami mohon tidak di sewakan,” katanya.

Hal itu berbeda dengan billboard milik swasta yang memang tidak jadi masalah jika pun disewakan kepada paslon. Hanya saja, Bawaslu juga meminta kepada swasta agar menjelaskan masa sewa billboard tersebut sampai kapan.

“Khusus swasta, harus tahu dan jelas disewakan sampai kapan berakhir. Karena bagaimana pun, tiga  hari sebelum pencoblosan baliho paslon harus di copot,” ujar Ari.

Baca juga:  Warga Diminta Selektif Pilih Angkutan Wisata

Ari mengatakan, jika masa tenang baliho paslon tidak dilepas, maka Bawaslu akan melakukan pencopotan paksa. Walaupun pihaknya memohon agar baliho tersebut dilepas secara mandiri oleh pihak penyedia persewaan billboard atau paslon.

Lebih lanjut, aturan terkait dengan tidak diperkenankannya billboard milik Pemkab ini dipasang untuk kampanye paslon memang tidak dimasukkan ke dalam peraturan daerah (perda) soal Alat Peraga Kampanye. Melainkan hal itu hanyalah kesepakatan antar Bawaslu dan pemerintah.

“Itu hanya dari kesepakatan-kesepakatan, penyamaran persepsi, bukan revisi perda,” tandasnya. (nik/abd)