LBH APIK: Putusan DKPP Jadi Rujukan Perlindungan Perempuan

Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti
Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 mengenai Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asyari. Yakni atas tindakan asusila terhadap salah seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Belanda.

Merespon hal ini, Asosiasi LBH APIK Indonesia (APIK) mengakui bahwa putusan itu menjadi rujukan penting dalam perlindungan perempuan dan kelompok rentan lainnya pada penyelenggaraan pemilu. Dalam petitum, DKPP dinilai telah mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang menjadi akar ketidakberdayaan korban dalam menentukan sikapnya dan dugaan terjadinya kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual.

“Pertimbangan tersebut sesuai juga dengan pendapat APIK dalam surat dukungan untuk CAT dan rilis pers yang telah dikirimkan pada tanggal 6 Juni 2024. Bahwa perbuatan Ketua atau Anggota KPU Hasyim Asy’ari telah memenuhi unsur kekerasan seksual menurut UU No. 12 tahun 2024 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” ucap Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti melalui keterangan tertulis yang diterima Joglo Jateng, belum lama ini.

Baca juga:  Mahasiswa KKN Posko 11 UIN Walisongo Ikut Turut Ikut Serta Dalam Kegiatan Posyandu Di Desa Kandri

Dalam proses persidangan, pihaknya juga telah mengirimkan surat dukungan dengan argumentasi dalil untuk menguatkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Menurut Khotimun, kasus ini sangat penting untuk dapat dipergunakan sebagai pembelajaran dalam menganalisis kerentanan korban melalui relasi kuasa.

“Terhadap Putusan DKPP tersebut, APIK menyatakan hal-hal. Pertama putusan DKPP atas perkara pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asyari tersebut harus dijadikan pijakan bagi penguatan tata kelola pemilu agar bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender,” tegas Khotimun.

Upaya ini, kata Khotimun, juga sesuai dengan mandat dari UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimintion Against Women (CEDAW) dan No. 12 tahun 2024 tentang TPKS. Antara lain mengenai kewajiban negara dalam pencegahan, pemulihan, perlindungan, dan penanganan TPKS.

Baca juga:  Bank Jateng Berkomitmen Menjaga Keamanan Data Nasabah

“Termasuk dalam hal ini adalah memasukkan persyaratan riwayat atau kecenderungan serta pendapat para calon pejabat KPU. Baik di tingkat pusat maupun daerah tentang diskriminasi dan kekerasan berbasis gender termasuk didalamnya kejahatan seksual,” paparnya.

Kedua, ia mengatakan, diskriminasi dan Kekerasan berbasis gender, termasuk kejahatan seksual, harus juga segera dimasukkan secara eksplisit dalam kode etik penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang dimaksud tidak hanya pemilu nasional, namun juga dalam pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi akan digelar.

“Kami meminta kepada Presiden RI agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh putusan DKPP terkait tenggang waktu tujug hari untuk mengeluarkan keputusan presiden tentang pemecatan Hasyim Asy’ari agar penggantian antar waktu anggota KPU dan pemilihan ketua baru dapat segera dilaksanakan. Terutama karena persiapan pilkada sudah harus segera dilaksanakan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan,” pungkasnya. (int/adf)