Pemkot Yogyakarta Gelar Penguatan Operasi Penegakan Perda

MIRIS: Tumpukan sampah di jalan Magelang, belum lama ini. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar penguatan operasi penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman personel Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menjelaskan, penegakan perda tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yustisi yang menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, ataupun dengan non-yustisi yang berupa imbauan atau teguran.

“Kami mengharapkan para personel Satpol-PP dapat mengetahui tentang bagaimana menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah,” ungkapnya, belum lama ini.

Baca juga:  Obati Kerinduan Masyarakat Lewat Festival Kampung Wisata

Untuk menekan volume sampah di Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta akan meluncurkan Gerakan Organikkan Jogja. Gerakan ini mendorong masyarakat mengolah sampah organik mulai dari rumah sehingga jumlah sampah yang dibuang akan semakin berkurang.

“Gerakan ini akan dimulai minggu ini dengan melibatkan kader TP PKK Kota Yogyakarta. Para kader TP PKK akan turun hingga berbasis RT. Salah satunya lewat pertemuan RT seperti arisan,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta akan melakukan bekerja sama dengan forum bank sampah di Kota Yogyakarta yang jumlahnya mencapai 2.000 titik.  Menurutnya, hasil dari pengolahan sampah organik tersebut dapat diolah oleh warga menjadi berbagai macam manfaat. Seperti pupuk kompos jika sampah organik diolah dengan metode biopori. “Kemudian untuk yang belum diolah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak,” jelasnya.

Baca juga:  PPDB Yogyakarta Terisi 95 Persen, Siswa Masih Bisa Mendaftar

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengungkapkan, terkait permasalahan persampahan, pihaknya selalu melakukan upaya persuasif dan represif melalui kegiatan penjagaan, penghalauan, pembinaan, dan sosialisasi, baik di masyarakat ataupun menjadi narasumber pada perangkat daerah terkait.n“Upaya represif baik represif non-yustisi ataupun yustisi juga sudah kami lakukan,” imbuhnya.

Octo membeberkan pada 2024, hasil penyidikan pelanggaran Perda yang sampai ke tahapan sidang tipiring (tindak pidana ringan) dan diputus denda oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga bulan Juli ini mencapai 22 pelanggar. “Jumlah ini tidak hanya pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah saja, namun pelanggaran Perda lainnya,” katanya.

Baca juga:  Padat Karya Bantul: 300 Lokasi Infrastuktur Dimulai, Target 21 Hari Selesai

Octo menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya mengedepankan prinsip ultimum remedium untuk menjaga kenyamanan di Kota Yogyakarta. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti dengan Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. (riz/abd)