KPK Beri Bimtek Keluarga Berintegritas pada 35 Kepala Dinas

SUASANA: Bimbingan Teknis tentang Keluarga Berintegritas (Kertas) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Kantor Setda Jateng, Senin (8/7/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mencatat kasus korupsi di Indonesia sering kali melibatkan keluarga. Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) pada 35 pasangan kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjauhi korupsi.

“Jadi kontribusi keluarga sangat penting untuk saling mengingatkan. Apalagi sekarang kita melihat banyak kasus korupsi yang modusnya melibatkan keluarga, baik istri maupun anak, secara langsung atau tidak langsung,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto di Kantor Setda Jateng, Senin (8/7/24).

Baca juga:  BKKBN Targetkan 5 Persen Lelaki Ikuti KB Vasektomi

Kumbul mengatakan, bimtek ini melibatkan motivator dan psikolog. Tujuannya untuk membangun keluarga harmonis agar dapat saling mengingatkan tidak melakukan korupsi. Materi yang diberikan yakni bentuk korupsi yang melibatkan keluarga, upaya pencegahan dari keluarga, dan sebagainya.

Kumbul menyebut, Indonesia bebas korupsi dapat terwujud dimulai dari diri masing-masing. Apabila setiap individu dan keluarga tidak korupsi, diharapkan lingkungan sekitarnya baik RT, RW, dan seterusnya juga tidak korupsi.

“Setelah individu, itu di atasnya yang utama adalah keluarga. Nah kalau dari masing-masing keluarga sudah tidak korupsi, diharapkan lingkungan sekitarnya enggak korupsi dan seterusnya. Naik ketingkat RT RW dan seterusnya,” ujarnya.

Baca juga:  Hari Pajak 2024, DJP Jateng Kembali Gelar Spectaxcular

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan keluarga mempunyai peran penting dalam pencegahan korupsi. Terutama mengenai keterbukaan dalam hal asal perolehan pendapatan ekonomi dari suami atau istri.

Sumarno menilai integritas salah satunya dimulai dari keluarga. Kendali keluarga sangat penting untuk memastikan pendapatan yang diperoleh berasal dari cara yang wajar.

“Sepanjang itu menjadi hak dan sesuai dengan ketentuan, maka harus disyukuri. Tetapi kalau ternyata uang itu bukan dari yang seharusnya, maka seorang istri atau keluarga harus mengingatkan suami agar tidak dilakukan,” katanya.

Baca juga:  21 Desa di Jateng Alami Kekeringan

Sumarno mengatakan, istri maupun suami pejabat berhak mengingatkan pasangannya jika membawa uang yang jumlahnya lebih dari yang seharusnya diterima. Menurutnya, prinsip dalam keluarga menjadi pendorong setiap individu untuk berintegritas.

Untuk diketahui, KPK telah melaksanakan bimtek keluarga berintegritas di berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 80 daerah telah melaksanakan program serupa, termasuk program Paku Integritas yang dilaksanakan di tingkat kementerian. (luk/gih)