Pati  

Terkait Deklarasi Kades, Pemkab Pati Didorong Beri Sanksi Tegas

BICARA: Eks Ketua Bawaslu Pati Ahmadi saat diwawancarai wartawan, belum lama ini. (LUTHFI MAJID/JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati diminta agar menindaklanjuti deklarasi dukungan ratusan kades kepada Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, deklarasi tersebut dinilai telah melanggar aturan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Eks Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi. Menurutnya, deklarasi tersebut tidak dilakukan secara spontan melainkan sudah terencana.

“Ada unsur pelanggaran. Karena dilakukan secara terencana mulai booking hotel, seragam sehingga ini sistematis,” ujar akademisi di Universitas Safin Pati itu, belum lama ini.

Baca juga:  Dewan Nilai Masyarakat Pati Butuh Penyuluh Hukum

Dia menjelaskan, deklarasi dukungan para kades itu melanggar UU Desa nomor 6 tahun 2014, tepatnya pada pasal 29 ayat 1 huruf c dan b. Dalam aturan itu kades dilarang menyalahgunakan wewenang dan tugasnya.

“Deklarasi dukungan kepada bakal calon tidak tercantum dalam kewenangan kades. Maka itu sudah melanggar UU Desa,” terang Ahmadi.

Ahmadi menyadari, Bawaslu Pati tidak mempunyai wewenang memberikan sanksi kepada para kades. Sebab menurutnya aturan yang dilanggar bukan UU Pilkada maupun UU Pemilu.

Maka dari itu, ia mendorong agar Pemkab Pati memberikan sanksi tegas kepada para kades tersebut. Ia khawatir bila peristiwa ini dibiarkan, deklarasi dukungan kades akan kembali muncul ke bakal calon lainnya.

Baca juga:  Korban Perampokan Rp 1 Miliar di Pati Dipanggil Polisi, Dua Pelaku Sudah Ditangkap

“Harapan dinas terkait harus memberikan pembinaan, baik secara langsung maupun administrasi. Bila ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk, nanti akan adanya kejadian serupa. Dinas harus secepatnya memberikan sanksi,” pintanya. (lut)