Jepara  

KIP Jadi Ujung Tombak Informasi Masyarakat

DIALOG: Kepala Diskominfo Arif Darmawan bersama Tenaga Ahli Anggota DPRD Kabupaten Jepara Muniyadi membahas keterbukaan informasi publik pada dialog interaktif di Radio Kartini FM Jepara, belum lama ini. (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Era disrupsi atau masa terjadinya perubahan tatanan secara masif membuat semua sistem bergerak secara dinamis. Salah satunya pada aspek keterbukaan informasi publik (KIP). Menyikapi hal tersebut, semua badan publik diharuskan siap menyediakan informasi publik.

Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Jepara, Muniyadi mengatakan, keterbukaan informasi publik saat ini lebih terbuka di badan publik. Hal ini merupakan bentuk timbal balik kepada masyarakat. Sehingga semua pengelolaan informasi di badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi sebagai pertanggungjawaban kinerja.

Dia juga menyebut, arus informasi yang semakin membludak dan sifatnya yang terbuka jangan sampai disalahartikan oleh semua pihak. Semua informasi bisa dibuka secara bebas. Tetapi harus mengingat ada ranah informasi yang sifatnya privat yaitu bentuk informasi-informasi yang dikecualikan.

Baca juga:  KPU Jepara Pastikan Proses Coklit Tuntas di Pekan ketiga

“Perkembangan informasi yang semakin cepat dan pesat harus kita barengi dengan inovasi dan edukasi melalui konten-konten di media sosial yang menarik dan paling utama harus bisa memilah informasi mana yang benar dan mana yang hoaks,” ujarnya.

Tenaga Ahli DPRD Jepara tersebut juga menambahkan saat ini pihak legislatif telah memberikan akses keterbukaan informasi public. Yakni dengan memaksimalkan fungsi anggota dewan baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Arif Darmawan menjelaskan, regulasi KIP pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mana KIP mensyaratkan aspek keterbukaan dan transparansi pada setiap badan publik. Dia juga menyoroti fenomena saat ini setiap menit jutaan informasi yang membanjiri laman internet.

Baca juga:  Kenalkan Permainan Tradisional di Masa Liburan

“Semangat ini harus kita sikapi bijak terutama pada UU nomor 14 tahun 2008 terkait KIP. Srtinya data atau informasi tidak harus telanjang dan terbuka sebebas-bebasnya. Tetapi harus ada data dan informasi yang dikecualikan dan bersifat privasi,” kata Arif.

Arif menjelaskan, Pemkab Jepara melalui Diskominfo telah meluncurkan aplikasi Samudra (Satu Manajemen untuk Data Jepara) menjadi satu wadah yang mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan dalam satu pintu. Sehingga semua informasi dan layanan di Jepara bisa diakses dengan mudah dalam aplikasi tersebut.

“Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis dan mudah, aplikasi tersebut juga menghubungkan aplikasi pelayanan lain di Kabupaten Jepara dan kita harapkan KIP bisa terwujud serta bisa membantu pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Baca juga:  Meriah, Pj Bupati Jepara Sambut Baik Festival Budaya Kelurahan Panggang

Arif mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Termasuk dalam hal ini adalah pemerintah desa dan kelurahan yang menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. (cr4/fat)