Kudus  

Rp 30,4 Miliar DBHCHT untuk Premi BPJS Warga tak Mampu

TERTIB: Nampak warga sedang mengantre untuk mendapatkan layanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kudus belum lama ini. (UMI ZAKIATUN NAFIS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu. Pengusulan DBHCHT ini diproyeksikan untuk memberikan jaminan kesehatan kelas tiga bagi 110.912 warga dengan alokasi anggaran mencapai Rp 30,4 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dr Andini Aridewi melalui Sub Koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Apri Hadi Suryo menjelaskan, hingga Juni 2024 keterserapan anggaran mencapai Rp 9,7 miliar. Dana itu digunakan untuk membayar premi BPJS kepada 103.768 warga.

Baca juga:  Milad ke 48, RS Aisyiyah Kudus Resmikan Ambulance Siap Gas

Sedangkan sebelumnya premi BPJS dibayarkan menggunakan pajak tembakau senilai Rp 13,27 miliar kepada 57.940 warga tak mampu. Dengan alokasi pembayaran premi BPJS untuk setiap peserta yaitu sebesar Rp 37,8 ribu.

“Ada kenaikan rata-rata 1.500 peserta setiap bulannya. Namun rentang Mei hingga Juni 2024 ini penambahan peserta mencapai 1.994,” jelasnya kepada Joglo Jateng.

Dikatakannya, Kudus sendiri sudah meraih cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di angka 98,77 persen dari jumlah penduduk 873.431 jiwa.

Baca juga:  Memaknai Kurban sebagai Wujud Kehambaan dan Sarana Perkuat Iman

“Adapun peserta JKN yang belum tercover BPJS Kesehatan kurang lebih ada 185 ribu jiwa. Bisa jadi mereka itu termasuk yang sudah memiliki asuransi kesehatan yang lain,” katanya.

Apri berharap, warga Kudus bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Sedangkan bagi warga yang belum mendaftar JKN bisa mendaftar sesuai segmentasi. Yaitu mereka yang mampu bisa daftar peserta JKN mandiri. Sedangkan bagi pekerja bisa daftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Sementara yang tidak mampu bisa daftar sebagai peserta BPJS kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujarnya. (cr1/fat)