YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Pedagang tuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menghentikan pembangunan dan merevisi Detail Engineering Design (DED) relokasi Teras Malioboro 2 (TM 2). Pasalnya, selama ini pedagang TM 2 tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan DED itu.
Setelah sekian lama, akhirnya hari ini, Senin (5/8), pedagang TM 2 bertemu dengan Pemkot Yogyakarta. Kedatangan mereka memenuhi undangan dari Pemkot untuk melakukan proses komunikasi dua arah soal relokasi.
Ketua Paguyuban Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, namun baru kali ini ada dialog.
“Paling tidak ini awal dari Pj Walikota membuka dialog dengan Tri Dharma. Selama ini kami sudah bersurat kepada Pj yang lama 6 sampai 7 kali tapi tidak diterima. Semoga Pj Walikota baru ini bisa menerima keluhan-keluhan kami,” ujarnya usai melangsungkan pertemuan dengan Pemkot Yogyakarta di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta, Senin (5/8).
Menurutnya, pedagang TM 2 menyampaikan dua tuntutan utama dalam pertemuan ini. Pertama, pedagang yang juga merupakan subjek dalam pembangun bisa dilibatkan dalam proses relokasi. Lalu yang kedua, pihaknya meminta DED yang sudah ada saat ini bisa berubah atau direvisi.
“Semoga itu ditindaklanjuti. Dari janji tadi, dalam waktu dekat akan ada komunikasi dua arah, kami dilibatkan dalam proses DED yang kemarin. Harapan kami DED ini dihentikan dulu, dan dibicarakan kembali DED besok seperti apa. Semoga ada revisi di situ,” ungkapnya.
Arif mengatakan, pihaknya menginginkan bahwa relokasi TM 2 ini harus benar-benar menyejahterakan pedagang. “Seperti jargon yang selalu dikatakan Pemkot bahwa relokasi itu akan membuat pedagang naik kelas,” ujarnya.
Dia tidak ingin, relokasi membuat aktivitas berdagang yang menjadi sumber ekonomi pedagang ini mati. Seperti yang terjadi di TM 1, di sana banyak pedagang atau tenant yang gulung tikar.
“Kalau berkaca di TM 1, lantai 2 dan lantai 3-nya itu mati. Sekitar 20 tenant dikembalikan. Mereka tidak bisa berdagang di situ lagi sebab tidak laku. Itu artinya pemerintah gagal membuat pedagang naik kelas. Harapan kami ke depan relokasi itu menyejahterakan pedagang,” tegasnya.
Pengurus Paguyuban Koperasi Tri Dharma sekaligus pedagang Supriyati atau Upik menambahkan, kesepakatan antara Pemkot dengan pedagang belum tercapai tapi sudah muncul DED. “Belum ada kesepakatan relokasi, kenapa sudah muncul tempat relokasi? Sudah ada DED? Siapa yang diajak dialog?,” ungkapnya setengah bertanya.
Sementara itu, Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyampaikan, pertemuan ini merupakan bagian dari program komunikasi Pemkot dengan para pedagang. “Jadi ini bentuk iktikad baik dari Pemkot untuk bertemu dengan mereka yang selama ini selalu menuntut untuk komunikasi. Yang pasti kami sudah mendengar apa yang disampaikan mereka,” tuturnya.
Setelah ini, pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut secara internal. Sugeng menambahkan, relokasi ini merupakan penempatan ulang pedagang dari TM 2 yang memang bersifat sementara. Dia menegaskan, bahwa sebenarnya komunikasi dan sosialisasi itu sudah dilakukan dua tahun lalu.
“Sebenarnya ini menempatkan kembali, jadi bisa dibilang komunikasi dan sosialisasi sudah (dilakukan) dua tahun lalu. Sudah cukup kondusif. Sosialisasi dan komitmen sudah dilakukan,” tandasnya. (nik/ree)
