Jelang Pilkada, FKUB Imbau Larangan Politisasi Agama

Ketua FKUB Jateng, Imam Yahya. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah kembali menegaskan larangan politisasi agama. Hal ini merujuk akan terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

Ketua FKUB Jateng Imam Yahya mengaku pihaknya telah mengumpulkan para tokoh lintas agama untuk menyelaraskan larangan tersebut. Sehingga masyarakat bisa mengikuti demkorasi dengan baik.

“Politik dan agama kan sesuatu yang selalu berkelindan. Sehingga banyak di antara tokoh agama yang memanfaatkan soal agamanya,” jelas Imam pada Joglo Jateng, Rabu (7/8/24).

Pihaknya mengaku telah mengingatkan kepada para tokoh agama untuk netral. Tidak memihak salah satu paslon atau parpol.

Baca juga:  Pakar: PDI-P Sibuk Cari Wakil untuk Agustina

“Kita mengingatkan sejak awal jangan kita menggunakan politisasi agama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam juga menjelaskan larangan kampanye di tempat ibadah. Sebab masing-masing orang mempunyai pilihannya sendiri dan tidak bisa dicampur adukkan dengan agama. Misalnya masjid untuk tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kampanye.

“Melalui lembaga-lembaga masjid. Khususnya di dewan masjid Jawa Tengah, kita menolak untuk masjid dijadikan sebagai tempat kampanye,” akunya

FKUB berkomitmen akan terus mengajak tokoh lintas agama untuk memerangi politik uang. Melalui materi ceramah atau pertemuan di masing-masing tempat ibadah. Sehingga praktik money politic ini tidak lagi mandarah daging dan menjadi budaya di masyarakat.

Baca juga:  Kursi Karya Siswa SMK PIKA akan Dipakai Paus Fransiskus

Pihaknya juga mengajak para pemuka agama agar dapat menegakkan praktik demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada. Sehingga tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Harapannya masyarakat kita itu selalu ingat bahwa soal politik uang itu diharamkan oleh agama. Dengan memperbanyak intensitas mengampanyekan anti-politik uang, maka praktiknya berkurang. Paling tidak ada keinginan kita menolak dan meminimalisir politik uang di masyarakat di Jateng,” tandasnya. (luk/adf)