PEMALANG, Joglo Jateng – Ajang Pilkada Pemalang 2024 yang telah berlangsung dari pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) pada akhir Agustus lalu mendapat sorotan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pemalang, Slameto. Sebagai perwakilan partai politik (parpol) nonparlemen, dirinya mengingatkan masyarakat agar kritis awasi Pilkada dari awal hingga akhir.
Slameto menuturkan bahwa masyarakat di era sekarang tidak boleh berdiam diri membiarkan politik berjalan tanpa arah. Untuk itu, walaupun parpolnya tak lolos di kursi parlemen DPRD Pemalang, namun dirinya tetap melantangkan suaranya mengingatkan kepada masyarakat agar melek politik dan kritis mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Masyarakat jaman sekarang harus melek politik, termasuk melihat latar belakang para paslon yang mencalonkan diri. Jangan sampai suara kita sia-sia untuk pembangunan Pemalang lima tahun ke depan,” ujarnya, Senin (9/9/24).
Salah satu hal yang menjadi sorotan Slameto yaitu terkait majunya Bapaslon petahana atau incumbent ke laga perebutan kursi kepala daerah. Dirinya menyoroti berbagai potensi-potensi pelanggaran, terutama pada penyalahgunaan dana bansos dan hibah yang sangat lebar. Untuk itu, pada setiap proses keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pemalang harus diawasi oleh semua pihak.
Terlebih, dalam beberapa catatan kasus, politisasi anggaran cenderung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon petahana. Menurutnya, pos anggaran hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan salah satu yang paling rawan, bahkan sangat berpotensi dipakai bagi calon kepala daerah petahana untuk mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan.
“Praktik politisasi anggaran ini, biasanya dilakukan dengan halus dan sembunyi-sembunyi. Selain itu, saya pribadi juga khawatir dana desa juga akan dimanfaatkan untuk modal politik para penguasa saat ini agar menang di laga Pilkada serentak tahun ini,” pungkasnya. (fan/abd)
