PEMALANG, Joglo Jateng – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang yang masih di angka belasan persen dinilai oleh salah satu partai politik (parpol) non parlemen menjadi kegagalan pemerintah daerah. Mereka menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tidak pernah serius mengatasi masalah ini, terlihat dari belum adanya gebrakan pada kebijakan serta tata kelola yang masif dampaknya untuk masyarakat.
Ini diungkapkan oleh, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Pemalang, Rudi Adiyanto pada Kamis (12/9). Ia memaparkan bahwa kebijakan serta tata kelola strategis untuk penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem pada era pemerintahan saat ini belum ada yang goals (berhasil). Dari kaca matanya, pemkab masih belum berani melakukan inovasi yang kenceng pada tata kelola dan kebijakannya yang masih berputar pada azas normatif.
“Disini saya melihat belum ada komitmen yang kuat dari Pemkab Pemalang dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan. Seperti program bansos (bantuan sosial) masih banyak yang tidak tepat sasaran, faktanya banyak keluarga mampu terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan belum asa pembaruan,” ucapnya.
Padahal jika menilik, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun ini (2024) harus turun mendekati 0 persen. Namun jika melihat data, angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Pemalang berjumlah 14,93 persen. Turun sedikit 0,11 persen dibandingkan tahun 2023 berada di 15,03 persen.
Sehingga, Rudi memberikan saran agar pemerintah bisa lebih berani untuk memvalidasi data kemiskinan sudah ada politik anggaran yang diperuntukan khusus. Sehingga masyarakat kurang mampu bisa tersentuh dengan bantuan-bantuan sosial yang telah disiapkan khusus bagi mereka agar perekonomiannya beransur membaik.
“Sekarang Dana Desa kan sudah di ploting, disana ada pos anggaran untuk alokasi validasi DTKS, itu jalan tidak? Jika memang belum pemkab bisa melihat anggaran lain menjadi instrumen untuk melakukan interavensi,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Pemalang Moh. Sidik mengungkapkan bahwa di 2025 kedepan pada kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemkab Pemalang masih berfokus pada pelaksanaan program proyek infrastruktur. Contohnya pada alokasi perbaikan jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang.(fan/rds)
