SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng menyelenggarakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda Jateng, Rabu (13/11). Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah berperingkat terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Tahun 2024.
Kegiatan tersebut dibuka dan penghargaan diserahkan langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Jateng Slamet. Tahun ini peringkat tiga terbaik penilaian aksi konvergensi percepatan dan penurunan stunting jatuh pada, Pemkot Semarang sebagai peringkat pertama, Pemkab Pati sebagai peringkat kedua, dan Pemkab Batang sebagai peringkat ketiga.
Selaku koordinator bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jateng, Bappeda Jateng bertugas memperkuat peran pemprov dalam fungsi pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, kegiatan evaluasi ini, bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah.
Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo menuturkan, pihaknya dalam hal ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi. Dengan cara melibatkan lintas sektor di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
“Harapannya melalui kegiatan ini timbul keselarasan, baik berupa strategi, peran, maupun upaya kita semua, dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota terkait penurunan stunting ini. Ingat, pada 2025 penanganan stunting ini masih jadi prioritas kita bapak ibu sekalian,” papar Harso Susilo saat memberikan sambutan, di Bappeda Jateng, Rabu (13/11/24).
Lebih lanjut, Harso menjelaskan, nantinya pada 2025 sudah dimulai implementasi program pemberian makanan bergizi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pastinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota turut mendukung dan melancarkan program tersebut. Lantaran program tersebut pastinya berdampak pada upaya Pemprov Jateng dalam percepatan penurunan stunting di Jateng.
“Pada kegiatan evaluasi ini saya harap ada umpan balik sebagai bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran. Bagi bapak ibu dari kabupaten/kota, bisa memberikan usul atau saran terkait apa yang terjadi di daerah. Sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah,” terang Harso.
Sementara itu, Plh Sekda Jateng Slamet menyampaikan rasa terimakasihnya kepada TPPS Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Batang. Lantaran mereka telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah, sehingga patut untuk menerima penghargaan.
Slamet menuturkan, pihaknya mengaku ‘gregetan’ dengan hasil capaian penurunan stunting beberapa tahun terakhir ini, lantaran penurunannya tergolong lambat. Padahal pihaknya beserta jajarannya telah mengkerahkan segala upaya, baik melalui sumberdaya, skema kerjasama, dan sinergitas antarsektoral yang melibatkan berbagai pihak.
“Dari hasil percepatan penurunan stunting yang telah kita capai di tahun ini, saya ucapkan terimakasih atas komitmen serta upaya pemerintah kabupaten/kota bersama dengan Pemprov Jateng dan seluruh pihak yang terlibat. Kita telah banyak mencurahkan pemikiran, tenaga, maupun dana yang dialokasikan untuk mencapai hasil yang paling optimal. Harapannya tahun berikutnya kita dapat menorehkan capaian yang lebih baik lagi,” papar Plh Sekda Jateng Slamet saat memberikan sambutan pembukaan acara.
Di sisi lain, catatan percepatan penurunan stunting di Jateng dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya perbaikan. Ini terlihat dari penurunan angka prevalensi stunting dari yang sebelumnya 36,7 persen pada 2013 menjadi 20,7 persen pada 2023. Jika dirata-rata, penurunannya hampir dua persen pertahun.
Meskipun prevalensi stunting Jawa Tengah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada kurun waktu 2013-2023, namun pada tiga tahun terakhir penurunannya mengalami perlambatan atau hampir bisa dikatakan mengalami stagnasi, yaitu hanya turun 0,1 persen setiap tahunnya. Pada 2021 prevalensi stunting Jateng berada di angka 20,9 persen lalu pada 2022 menjadi 20,8 persen dan terakhir pada 2023 menjadi 20,7 persen.
Slamet berharap, hendaknya hal itu menjadi perhatian semua pihak, baik TPPS provinsi dan kabupaten/kota. Khususnya dengan langkah me-review kembali apakah program-program yang selama ini dilaksanakan sudah tepat untuk menjawab permasalahan penang-gulangan stunting.
Lanjutnya, Slamet mengajak seluruh anggota TPPS provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi dan introspeksi. Sehingga percepatan penurunan stunting tahun berikutnya dapat lebih optimal dan signifikan penurunan angka prevalensinya.
“Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Seperti aktivitas yang dilaksanakan selama ini sudah sampai pada sasaran prioritas apa belum. Kemudian strategi yang dilaksanakan selama ini sudah mengarah pada pencegahan terjadinya kasus stunting atau belum, atau hanya sebatas menemukan balita yang sudah mengalami stunting,” tegas Plh Sekda Jateng.
Slamet menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk terus melanjutkan upaya-upaya penanggulangan stunting yang sudah baik. Termasuk terus memperbaiki upaya yang belum optimal untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.
“Tahun 2025 akan menjadi masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah yang baru. Harapan saya, penanggulangan stunting agar tetap menjadi prioritas. Program-program penanggulangan stunting yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2025 agar tetap dijaga dan dilaksanakan dengan baik, pungkasnya. (all/sam)
