PEMALANG, Joglo Jateng – Menarik kesimpulan dari jawaban eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang belum lama ini, Juru Bicara Fraksi PKB ungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Kurang mendetail dan tidak fokus pada permasalahan menjadi alasan utama hal tersebut terjadi, dan Fraksi PKB berharap Pemkab Pemalang, terutama eksekutif dapat menyajikan data lebih detail nantinya.
Anggota DPRD Pemalang Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso atau akrab disapa KN menuturkan, jawaban eksekutif yang disampaikan Pjs Bupati Pemalang Agung Heriyadi seakan-akan bukan jawaban atas pemandangan umum fraksi. Pihaknya menginginkan jawaban verbal berupa detail data serta sistematika yang lebih konkret dalam perencanaan pembangunan di 2025.
“Bagaimanapun, kami (Fraksi PKB) perlu jawaban verbal dari kegelisahan, pertanyaan, dan atas apa yang menjadi keraguan kami. Sehingga kami berharap jawaban atas Pandangan Umum fraksi lebih detail dan lebih sistematik, tidak kemudian based on OPD atau pun kemudian based on yang sudah disampaikan di dalam pengantar nota keuangan,” terangnya, belum lama ini.
Dua komponen pengelolaan Pemkab Pemalang yaitu eksekutif dan legislatif, menurutnya harus saling bersinergi satu dengan lainnya, terutama dalam pengentasan permasalahan di masyarakat. Seperti perbaikan infrastruktur yang seharusnya menjadi skala prioritas kebijakan yang tertuang dalam RABPD 2025. Akan tetapi KN melihat hal tersebut belum diprioritaskan.
Oleh sebab itu, beberapa komponen yang dapat dikurangi anggarannya seharusnya bisa dilakukan. Seperti penyertaan modal BUMD tidak perlu dianggarkan terlalu besar dan Dana Hibah yang direncanakan dianggarkan Rp50 M lebih juga perlu dirasionalisasi untuk kemudian dialokasikan fokus untuk perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, masyarakat saat ini perlu jawaban dalam penyelesaian masalah infrastruktur jalan. Dalam hal ini, dirinya ingin hadir di tengah-tengah itu untuk memberikan masukan serta saran.
“Mohon diperhitungkan kembali terkait modal penyertaan BUMD, jangan terlalu jika realisasi keuntungan untuk PAD tidak sebanding dengan modal usaha yang sudah dianggarkan. Selama ini, beberapa BUMD belum optimal menyetorkan PAD mereka, sehingga dana yang ada bisa dialihkan untuk infrastruktur,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pihaknya akan melakukan pengecekan data kondisi jalan rusak, terutama pada jalan kabupaten di semua wilayah. KN merasa data yang ada di DPU PR kurang valid, karena kerusakan jalan kemungkinan lebih dari data yang ada. (fan/abd)
