Jepara  

Rasio Guru dan Murid SD di Jepara Masih Ideal

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora, Edi Utoyo. (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Di Kabupaten Jepara, rasio ketersediaan guru sekolah dasar (SD) disebut masih sejalan dengan jumlah murid yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Ali Hidayat melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD), Edi Utoyo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 4.672 guru SD yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jumlah ini mencakup guru untuk kelas 1 hingga 6, serta guru pendidikan jasmani dan kesehatan (Penjaskes) dan guru agama,” ujarnya saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Baca juga:  Hasil Survei KHL di Jepara Sebesar Rp 2, 59 Juta

Di sisi lain, total murid di SD Negeri yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara mencapai 72.303 siswa. “Data ini bersifat dinamis karena ada kalanya siswa berpindah masuk atau keluar. Yang pasti, jumlah tersebut terbagi ke dalam 3.537 rombongan belajar,” jelas Edi.

Rasio antara guru dan murid di sekolah dasar di Indonesia pada tahun ini tercatat 1:16. Meskipun rasio ini dianggap ideal, tantangan pemerataan tenaga pendidik tetap ada. Selain pengangkatan sebagai ASN, jumlah guru tidak tetap (GTT) terus menurun setiap tahun. Saat ini, jumlah GTT di Kabupaten Jepara hanya tersisa 40 orang. Sementara, yang telah berpendidikan S1 hanya 8 orang.

Baca juga:  Sekolah di Jepara Siap Berpartisipasi Program Adiwiyata

Sebagaimana, Pasal 96 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ada larangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK (tenaga honorer) dalam mengisi jabatan ASN.

Untuk mengatasi hal ini, pihak Disdikpora tetap melakukan inventarisasi dan perencanaan regrouping sekolah. Idealnya, kata Edi, di setiap sekolah terdapat 6 guru kelas, 2 guru mata pelajaran, dan 1 kepala sekolah.

“Contohnya, jika ada dua sekolah dalam satu daerah, perlu diadakan regrouping agar tidak ada dua kepala sekolah, sekaligus sebagai upaya efisiensi mengingat jumlah rombongan belajar yang ada sedikit,” tambahnya. (cr4/gih)