SEMARANG, Joglo Jateng – Empat isu strategis tengah digarap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terungkap dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor BPSDMD Jateng, belum lama ini.
Diketahui, empat isu tersebut antara lain adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, program prioritas pemerintah daerah. Kemudian, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penetapan upah minimum provinsi (UMP).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menilai empat isu itu perlu dihadapi dengan sinergi bersama stakeholder. Terlebih waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang tinggal menghitung hari. Pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada dengan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
“Kita harus manfaatkan betul waktu yang tersisa sesuai dengan tugas dan fungsinya, bersama mengawal dan menjaga, kemudian mengimbau kepada masyarakat saat hari H (pemungutan suara, Red.) nanti untuk hadir ke TPS,” jelas Nana usai Rapat Forkopimda.
Ia berharap partisipasi pemilih pada Pilkada ini bisa lebih tinggi dibanding Pilpres kemarin. Menurutnya pilkada menjadi hajat dari pemerintah provinsi oleh karena itu pelaksanaanya harus disukseskan bersama.
“Target saya lebih dari pilpres kemarin, kemarin 92,5 persen ya sekarang 94 persen (partisipasi pemilih pada pilkada, Red.),” imbuhnya.
Pihaknya juga mengimbau agar seluruh masyarakat menjaga kondusifitas jelang hari pemungutan suara. Sebab menjelang pencoblosan justru banyak muncul kerawanan.
“Kemudian, menjaga kondusifitas. Yang kita tahu makin mendekati (pencoblosan, Red.) kadang-kadang makin kerawanan muncul. Maka dalam hal ini betul-betul mereka mampu untuk merangkul bersama-sama dengan tokoh agama masyarakat parpol dengan timsesnya untuk bersama-sama menjaga. Kita usahakan sukses seperti saat pilpres kemarin, kemarin kan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Penanganan kemiskinan, pengangguran, penyelesaian stunting, dan menekan laju inflasi juga menjadi isu strategis yang dibahas dalam Rapat Forkopimda itu. Pada kesempatan itu, Nana meminta bantuan jajarannya untuk bersinergi dengan kompak.
“Pemda ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada bantuan dari rekan-rekan Forkopimda yang lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut permasalahan PHK di Jateng yang cukup tinggi juga jadi isu yang jadi perhatian dari Nana. Pihaknya mengungkapnya ada 12 ribu pekerja di Jateng yang terkena PHK. Terlebih saat ini perusahaan garment terbesar di Indonesia pun mengalami pailit yang menyebabkan pekerja di sana terancam PHK.
“Masalah PHK memang kita sadari sekitar 12 ribu sampai saat ini, dan juga kita sedang menghadapi putusan yang dari pengadilan niaga terkait dengan Sritex yang dianggap pailit. Kami dari Pemda, Pemprov dan (pemerintah, Red.) pusat sudah turun langsung untuk membantu menyelesaikan masalah ini, dan tugas kita untuk menjaga jangan sampai PHK ini bertambah dan ini bukan hanya di Sritex. Yang lain pun kita antisipasi,” tegasnya.
Kemudian, yang terakhir adalah penetaoan UMP 2025 yang bakal diumumkan pada 20 November mendatang. Hingga kini, Nana masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat terkait aturan baru untuk menetapkan UMP.
“Sampai saat ini dengan pemerintahan yang baru kami masih menunggu regulasi yang baru dari Kementerian Ketenagakerjaan, kami masih menunggu. Dan seperti tahun-tahun kemarin kita tidak bisa lepas dari aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenegakerjaan,” tandasnya. (luk/adf)
