SEMARANG, Joglo Jateng – Kementerian PPN Bappenas melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng di BPSDMD Jateng, Senin (18/11). Pelatihan tersebut merupakan bentuk insentif bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diraih Bappeda Jateng pada 2023.
Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo saat memberikan sambutan mengatakan, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM perencanaan, analis dan pengolah data yang ada di Bappeda Jateng. Di mana para SDM Bappeda mengampu para OPD di Pemprov Jateng maupun di kabupaten/kota untuk mengarahkan menuju peningkatan kapasitas dan pelayanannya.
“Harapannya para SDM yang mengikuti pelatihan ini dapat memberikan arahan maupun solusi serta terobosan one step a head dari pada OPD lainnya. Membekali mereka untuk memahamkan semuanya terhadap tantangan-tantangan dalam perencanaan pembangunan, lantaran banyaknya program prioritas yang harus dicapai di tahun-tahun mendatang,” terang Harso Susilo di BPSDMD Jateng, Senin (18/11/24).
Harso Susilo juga menekankan, perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam aspek gender ini merupakan wujud dukungan Bappeda Jateng dalam upaya Implementasi Pembangunan yang Responsif Gender. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan kesetaraan gender dalam segala hal, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang ada di Pemprov Jateng.
Lanjutnya, perencanaan dalam perspektif gender adalah perencanaan yang mempertimbangkan perbedaan peran, tanggung jawab, kebutuhan, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan dengan seimbang. Perencanaan ini bertujuan untuk mengubah hubungan gender yang tidak setara dan menciptakan kesetaraan gender.
“Jadi nantinya dalam semua hal, perannya dan kesempatan yang diberikan seimbang semuanya. Terutama dari perencanaan pembangunan yang responsive gender. Jadi setiap tugas yang dibebankan tak melulu harus dibagi karena adanya perbedaan gender, tapi bagaimana memerankan semuanya sama, diberikan hak yang sama,” tegasnya.
Harso menambahkan, kesetaraan gender ini telah menjadi indikator dalam pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan proses pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, nantinya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembangunan, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Sementara itu, perspektif gender dalam perencanaan partisipatif efektif dilakukan mulai dari forum Musrenbang. Hal itu bertujuan agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan pemecahan masalah seluruh komponen masyarakat, baik dari kelompok perempuan dan laki-laki. Termasuk pada forum pertemuan warga, sehingga dengan pendekatan partisipatif dapat digunakan teknologi partisipatif.
Harso berharap, dari pelatihan ini nantinya para peserta dapat meningkatkan kualitasnya. Sehingga pemahamannya lebih baik, kemudian dalam menuangkan di dokumen perencanaannya lebih tepat sasaran. Meskipun itu (dokumen perencanaan) kualitatif, tapi dapat dituangkan dengan berkualitas untuk mewakili penyelarasan maupun singkronisasi yang baik dari kabupaten/kota ke provinsi, bahkan hingga pusat,” paparnya.(all/sam)
