KUDUS, Joglo Jateng – Menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus memastikan seluruh persiapan logistik dan teknis berjalan lancar.
Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol menyampaikan, distribusi logistik Pilkada telah mencapai 99 persen dan dijadwalkan selesai dalam tiga hari mendatang.
“Mulai 24 hingga 26 November, kami akan mendistribusikan kotak suara dari KPU ke tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, dan Kaliwungu akan menjadi prioritas pertama,” ujar Faisol, Sabtu (23/11).
Kecamatan lainnya, seperti Undaan, Mejobo, Jati, Bae, dan Kota, akan menerima logistik sesuai jadwal untuk memastikan kesiapan setiap TPS tepat waktu. KPU Kudus juga menekankan pentingnya keamanan logistik selama distribusi.
“Kotak suara akan disimpan sementara di desa sebelum dikirimkan ke TPS pada hari pemungutan suara. Proses ini diawasi ketat untuk memastikan akuntabilitas,” tambah Faisol.
Selain logistik, koordinasi intensif dilakukan dengan PLN, PKPLH, BIN, dan aparat keamanan untuk memitigasi potensi gangguan, termasuk cuaca buruk dan gesekan sosial.
“Kami terus memantau kondisi lapangan. Terutama karena akhir November diprediksi ada potensi hujan ringan dan angin kencang di wilayah Pantura,” jelas Faisol.
Simulasi penghitungan suara di TPS juga telah dilakukan. Hasil pemungutan suara diperkirakan selesai antara pukul 19.00 hingga 21.00 malam. Sementara rekapitulasi elektronik (Sirekap) diproyeksikan selesai pukul 08.00 keesokan harinya.
Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung mulai 29 November hingga 1 Desember.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kudus, Da’faf Ali menyatakan, anggaran sebesar Rp10 miliar telah dialokasikan untuk mendukung kebutuhan Pilkada. Dana tersebut mencakup operasional, logistik, dan honorarium petugas.
“Semua anggaran telah disiapkan dengan matang. Distribusi dana ke kecamatan ditargetkan selesai pada 25 November,” ujarnya.
KPU Kudus juga memastikan honorarium petugas PPS dan KPPS akan dibayarkan sesuai mekanisme setelah pelaksanaan pemungutan suara.
“Kami ingin memastikan tidak ada keterlambatan dalam proses ini, agar pelaksanaan pemilu berjalan optimal,” tutup Da’faf. (adm/fat)
