Alokasi APBD Pemalang 2025 di Disdikbud Capai Rp 1,1 T

Bupati Pemalang Mansur Hidayat. (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Dialokasikan dana hingga Rp1,1 triliun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menjelaskan bahwa alokasi terbanyak pada Perda APBD 2025 ada di gaji aparatur sipil negara (ASN), terutama guru. Selain itu, penambahan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendidikan ini dilakukan untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pemalang yang masih berada di papan terbawah di Jawa Tengah.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat menjelaskan, tahun depan Pemkab Pemalang menaruh anggaran terbesar di Disdikbud karena beban gaji pegawai yaitu guru sangat tinggi. Dengan jumlah yang tidak sedikit, maka pemerintah harus memberikan alokasi dana fantastis sebesar kurang lebih Rp1,1 triliun di tahun depan hanya untuk Disdikbud Pemalang.

Baca juga:  Pemkab Pemalang Siapkan Rp17 Miliar untuk Bangun Jalan Jensud dengan APBD Murni

Selain hal tersebut, pihaknya juga menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan masih menjadi fokus dalam alokasi anggaran ini. Serta dalam rangka mendongkrak angka IPM Pemalang yang masih terendah se-Jawa Tengah, sehingga diperlukan alokasi dana yang tidak sedikit untuk penanganan IPM yang lebih serius.

“Ya, paling besar memang untuk gaji guru (PPPK), tetapi dibalik itu kita juga anggarkan untuk fasilitas sekolah. Ini dilakukan untuk mendongkrak IPM Pemalang,” tuturnya, belum lama ini.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan memperbanyak jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di semua wilayah, terutama di selatan atau punggung Pemalang. Alasannya karena pada perhitungan angka lama sekolah, usia di atas 20 tahun masih diperhitungkan, sehingga penambahan PKBM dapat memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui kejar paket.

Baca juga:  49 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pemalang Sepanjang 2024, Kekerasan Seksual Anak Jadi Sorotan

Menurut Mansur, jika dilihat hitung mundur 10 tahun sebelumnya, angka lama sekolah seharusnya tidak rendah seperti saat ini. Maka diharapkan masyarakat secara sadar untuk melanjutkan pendidikan mereka dengan minimal kejar paket SMA.

“Ternyata rumus hitungan dari BPS seperti itu. Jadi kita butuh perbanyak PKBM agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses pendidikan terutama wilayah selatan,” pungkasnya. (fan/abd)