PPP Kritisi soal Kelengkapan Kesehatan Penerima UHC

SUNTIK: Para Tenaga Medis saat memberikan suntikan imunisasi kepada balita di sekolah, belum lama ini. (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Dibacakan sebagai Pandangan Akhir Fraksi berkaitan dengan penetapan Raperda APBD TA. 2025 menjadi Perda, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pemalang kritisi soal belum lengkapnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat penerimaan program UHC di RSUD Ashari Pemalang. Ke depan diharapkan, Pemkab dapat lebih memperhatikan fokus program pada bidang kesehatan terutama kelengkapan alat dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat tingkat bawah.

Anggota DPRD Fraksi PPP Agus Mu’tasimbillah selaku Juru Bicara (Jubir) fraksinya mengatakan, pemerintah ke depan perlu memberikan perhatian lebih untuk penambahan fasilitas kesehatan di RSUD Ashari milik pemerintah daerah. Terutama pada kelengkapan dan fasilitas penunjang untuk masyarakat yang menggunakan akses UHC saat berobat.

Baca juga:  Antisipasi Bencana Saat Pemilu, BPBD Pemalang Siagakan Petugas dan Peralatan

“Fasilitas kesehatan untuk masyarakat harus lebih diperhatikan, terutama kepada mereka penerima program UHC di kelas III agar diperhatikan ruangannya. Sehingga selama berobat dapat lebih nyaman,” tuturnya di Rapat Paripurna DPRD Pemalang, belum lama ini.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mendorong Pemkab agar secepatnya membangun RSUD di Mejagong Randudongkal. Agar pelayanan kesehatan dapat merata dari kota hingga wilayah punggung mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.

RSUD Mejagong sendiri hingga kini baru difungsikan sebagai tempat farmasi, namun belum bisa digunakan untuk pengobatan atau cek kesehatan karena kurangnya fasilitas pendukung. “Hal ini juga harus diperhatikan, jadi masyarakat di wilayah punggung tidak perlu menempuh jarak dan waktu yang lama ketika ingin berobat dapat langsung ke RSUD Mejagong,” terangnya.

Baca juga:  KPU Pemalang Rencanakan Simulasi Pemungutan Suara di Dua Tempat

Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Pemalang telah menggelontorkan dana APBD puluhan miliar untuk program UHC. Di mana program ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat di daerah, dengan pengobatan gratis pada kelas III. (fan/abd)