KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus menyepakati kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen. Kesepakatan ini diambil setelah melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. Namun, pembahasan terkait Upah Minimum Sektoral (UMS) masih berlangsung karena diperkirakan memiliki kenaikan yang lebih tinggi.
Kepala Disnakerperinkop UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menjelaskan, kenaikan UMK sudah sesuai dengan ketentuan Permenaker 2024.
“UMK tahun 2025 disepakati naik sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini menjadi jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja 0-10 tahun. Namun, UMS masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama karena kenaikannya bisa di atas 6,5 persen,” jelasnya.
Dalam pembahasan UMS, sektor rokok menjadi fokus utama karena merupakan sektor unggulan di Kudus. Rini menambahkan, selain rokok, sektor elektronik juga sempat diusulkan, meski jumlahnya tidak sebanyak sektor rokok.
“Sektor potensial seperti rokok harus menjadi perhatian utama. Namun, sesuai Permenaker, usulan UMS memerlukan kajian mendalam dengan indikator yang jelas. Oleh karena itu, pembahasannya masih akan dilanjutkan besok,” imbuh Rini.
Menurut Rini, UMS memberikan perlakuan khusus bagi sektor unggulan dengan kenaikan yang lebih signifikan dibandingkan UMK. Namun, regulasi UMS juga mengharuskan adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi.
“UMS hanya berlaku satu tahun dan membutuhkan indikator yang sesuai. Jadi, kami masih menunggu hasil kajian akademis dan masukan dari berbagai pihak,” katanya.
Kesepakatan UMK sebesar 6,5 persen disambut baik oleh para pekerja dan pengusaha. Pemerintah berharap pembahasan UMS dapat segera rampung untuk memastikan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan sektor unggulan di Kudus. (cr7/fat)
