SEMARANG, Joglo Jateng – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengaku keberatan dengan angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng tahun 2025 yang telah diumumkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada Rabu (11/12/2024) malam. Yakni sebesar 6,5 persen.
Ketua Apindo Jateng Frans Kongi menyebut, sektor pengusaha merasa keberatan dengan persentase kenaikan angka UMP. Meski begitu ia pasrah karena keputusan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Ini sudah keputusan dari Bapak Presiden Prabowo. Cuma bagi kita dunia usaha memang kita merasa berat karena kondisi ekonomi kita kan belum baik-baik amat. Juga masalah geopolitik dan perhitungan macam apa kita tidak tahu yang sebenarnya,” ujar Frans, Kamis (12/12/24).
Frans mengaku pihaknya sudah berharap bisa menggunakan aturan seperti tahun lalu. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang dianggap baik untuk menentukan upah minimum.
“PP nomor 51 tahun 2023, peraturan itu sebenarnya lebih baik untuk menentukan upah minimum. Tetapi sayangnya bapak presiden sudah tentukan 6,5 persen. Dan kita dari pihak asosiasi tidak bisa menghindari. Memang berat karena perkiraan kita sekitar 3,5 sampai 4 persen tetapi malah diputuskan 6,5 persen,” keluhnya.
Namun jika dirasa para pengusaha yang tergabung dalam Apindo Jateng merasa berat untuk melaksanakan UMP terbaru sebesar 6,5 persen, Frans menyebut pemerintah harus memakluminya.
“Namun, kalau memang ada yang tidak bisa melaksanakan dan di rasakan berat, pemerintah harus paham itu, di mana masih ada aturan untuk penundaan dan lain sebagainya. Sebab nanti upah minimum kabupaten kota juga akan naik sekian,” harapnya.
Sebagai penegasan, Frans Kongi masih akan menerapkan wait and see atau menunggu dan melihat terlebih dahulu mengenai keputusan kenaikan UMP Jateng sebesar 6,5 persen.
“Dalam waktu terdekat kita akan koordinasi dengan semua kabupaten kota bahwa memang kita tidak bisa hindari sekarang ini keputusan naiknya UMP Jateng 6,5 persen. Saya sebagai ketua Apindo Jateng akan bilang kepada semua anggota Apindo kabupaten/kota bahwa kita akan usahakan untuk melaksanakan,” tutupnya. (luk/adf)
