PEMALANG, Joglo Jateng – Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan tradisional dirasakan sangat penting. Bisa dibilang kebutuhan nelayan saat melaut hampir separuh lebih ditentukan oleh solar. Karena itu, para nelayan tradisional meminta pemerintah untuk tetap bisa memperoleh solar bersubsidi.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah, Habib Abubakar Alatas, pada Rembug Pangan Pesisir 2024 di Pedopo Wisata Bening Ulujami Kabupaten pemalang, belum lama ini.
“Subsidi solar kami mohon tetap bisa disalurkan kepada nelayan tradisional. Karena, 70 persen biaya melaut itu adalah solar. Itu penting buat kami karena itu nafas buat nelayan. Karena itu, kami berharap DPRD Jateng bisa mendorong usulan kami ini ke dinas-dinas terkait. Kita juga ingin mendorong supaya kalau ada bantuan langsung tunai (BLT) bisa diwujudkan dalam bentuk subsidi solar,” ujarnya, belum lama ini.
Gelaran Rembug Pangan Pesisie 2024 oleh DPD KNTI Pemalang ini mengambil tema Memperkuat Ekosistem Kemandirian dan Kedaulatan Pangan dari Laut untuk Kesejahteraan Nelayan. Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh, Sutiono (Ketua KNTI Kabupaten Pemalang), Ubed (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pemalang) dan Irma Dwi Y (Dinas Disperindagkop Kabupaten Pemalang).
Lebih lanjut, Habib Abubakar Alatas mengusulkan, agar koperasi nelayan bisa memasok bahan makanan untuk program makan bergizi gratis pemerintah. Hal itu agar nelayan tidak lagi kesulitan dalam menjual ikan hasil tangkapannya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh mengemukakan, salah satu permasalahan nelayan tradisional memang bahan bakar solar. Hal itu dialami nelayan tradisional seluruh Jawa Tengah, mulai dari Brebes hingga Rembang. Karena itu, DPRD Jateng mendukung adanya solar bersubsidi untuk nelayan tradisional. Bahan bakar minyak tersebut sangat dibutuhkan nelayan tradisional untuk menjamin kesejahteraan mereka.
“Ya saya sangat setuju dengan usulan KNTI agar nelayan tradisional tetap bisa memperoleh solar bersubsidi. Daripada diberi BLT atau bantuan lain, lebih baik diberikan solar bersubsidi. Khawatirnya jika diberi BLT nanti uangnya disalahgunakan untuk beli keperluan lain,” kata Mohammad Saleh.
Lebih lanjut Mohammad Saleh yang juga Bendahara DPD Partai Golkar Jateng itu mengemukakan DPRD Jateng juga memikirkan akses nelayan tradisional dalam mendapatkan solar bersubsidi. Salah satunya dengan memperbanyak SPBU di beberapa titik sentra nelayan.
“Pembangunan SPBU di beberapa sentra nelayan di Jateng itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan solar yang dibutuhkan nelayan tradisional,” tandasnnya.(*)
