Pati  

Dewan Minta Dinkes Pati Serius Tangani DBD

TINDAKAN: Fogging yang dilakukan Pihak Dinkes Pati untuk mencegah penyakit demam berdarah, beberapa waktu lalu. (LUTHFI MAJID/JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati diminta serius menangani kasus demam berdarah dengue (DBD). Pasalnya, angka penyakit ini naik pada bulan belakangan ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Kastomo mengatakan, ada sebanyak 578 warga Bumi Mina Tani terjangkit DBD. Dari ratusan yang terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk dengue ini, empat warga di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

“Data yang kami terima dari Dinkes Pati, jumlah kasus suspek DBD sebanyak 5673 jiwa, Demam Dengue (DD) 4153 jiwa dan DBD 578 jiwa. Kemudian Dengue Syok Syndrome (DSS) 28 jiwa dan meninggal 4 jiwa,” kata dia.

Baca juga:  75 Kilometer Jalan Rusak di Pati Bakal Diperbaiki

Angka tersebut berdasarkan data yang didapatkan hingga pekan kedua bulan Desember 2024 ini. Kastomo pun tak mau lagi DBD kembali menimbulkan korban jiwa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu minta Dinkes Pati serius menangani kasus DBD ini. Yakni dengan menggerakkan seluruh pegawai dan kader kesehatan sampai ke desa untuk menanggulangi dan mencegah DBD.

“Saya mohon pemerintah Kabupaten Pati, Kepala Dinkes tidak menganggap biasa. Tapi betul-betul penanganan serius, pemerintah turun memerintah dan menggerakkan semua pegawai kesehatan sampai ke kader kesehatan desa untuk bersama dalam pencegahan sebelum sakit menderita,” tegasnya.

Baca juga:  Petani Pati Soroti Sulitnya Pupuk Subsidi dan Akses Jalan Pertanian

Ia menilai pemerintah harus memiliki strategi penanganan yang cepat. Mulai dari tingkat RT hingga kabupaten. Perlu berbagai pencegahan dengan melakukan upaya 3M plus hingga vaksinasi.

Misalnya vaksinasi bisa dilakukan di daerah prioritas. Daerah prioritas ini yakni daerah yang mempunyai penderita DBD tinggi.

“Pegawai kesehatan dan kader desa kesehatan mohon untuk langsung turun tidak hanya menghimbau dan sosialisasi saja dengan teori. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk vaksin DBD secara bertahap multiyears. Tidak harus dalam satu tahun selesai tapi bertahap,” tandas dia. (lut/fat)