PEMALANG, Joglo Jateng – Anggota DPRD Kabupaten Pemalang menekankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang agar memperhatikan dan prioritaskan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 kepada para honorer, terutama guru. Hal ini dinilai perlu dilakukan, terutama kepada para honorer yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun, karena para honorer membutuhkan kesejahteraan setelah mencurahkan pikiran serta tenaga untuk pelayanan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Adi Wirarso dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, pada proses seleksi PPPK 2024, Pemkab wajib memprioritaskan para honorer yang bekerja puluhan tahun. Seperti pada formasi guru kelas yang dibuka pada seleksi ini, totalnya sebanyak 401 orang, jumlah peserta sebanyak 508 orang. Ia berharap, Pemkab dapat melihat kapan mereka mulai bekerja mengabdikan diri untuk pelayanan masyarakat.
“Jumlah peserta itu melebihi kuota hampir 100 orang, jadi Pemkab harus pintar menyeleksi. Diutamakan mereka yang mengabdikan diri puluhan tahun harus mendapatkan kuota,” terangnya, Senin (16/12/24).
Menurutnya, penerimaan berdasarkan dedikasi pengabdian itu menjadi nomor satu yang harus diperhatikan, di samping keahlian serta kecakapan mereka saat mengikuti seleksi. Oleh karena itu, para honorer juga perlu sering diberikan pelatihan terutama pada digitalisasi dan keahlian komputer. Kebanyakan dari mereka yang telah mengabdi cukup lama sering terkendala permasalahan tersebut, sehingga perlu diberikan pelatihan.
Lebih lanjut, Adi mengimbau kepada Pemkab Pemalang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang agar bisa membuka dialog dengan para pegawai honorer. Sebab, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap pihak, agar mereka saling memahami dan mencari solusi bersama. Di mana para honorer menanti kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pengabdian dan pengalaman.
“Ini penting karena untuk menjaga semangat dan motivasi para pegawai honorer, jadi mereka harus diberikan ruang untuk didengarkan. Kebutuhan kita (Pemerintah Daerah) akan kinerja honorer sangat dibutuhkan, semua pelayanan bisa dilaksanakan karena ada mereka jadi honorer juga perlu mendapatkan ruang,” pungkasnya. (fan/abd)
