SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), meresmikan gedung kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tepatnya di Jalan Puspowarno IV Nomor 11 Salamanmloyo, Semarang Barat, Kota Semarang, Kamis (19/12/24).
Hadir langsung dalam agenda ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Ia menyebut, membentuk UPTD PPA merupakan aturan yang sudah ada sejak lama. Tujuannya untuk memberikan sarana perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.
“Sebenarnya ketentuannya sudah lama sih, kita hanya meresmikan untuk sarana dan prasarana saja. Ini jadi salah satu sarana yang sangat diperlukan karena untuk perlindungan perempuan dan anak. Utamanya lebih ke perempuan, butuh seperti privasi karena korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat sulit kita mengidentifikasi,” katanya.
Menurutnya, kehadiran UPTD PPA ini sangat penting bagi perempuan dan anak. Bukan tanpa alasan, pihaknya mengaku perempuan dan anak korban kekerasan masih merasa tabu untuk melapor ke pihak berwenang. Oleh sebab itu, hadirnya sarana dan prasarana yang menjaga privasi korban dalam UPTD PPA ini, kata Sumarno, mampu membantu perempuan maupun anak korban kekerasan.
“Karena problemnya adalah bagi mereka ini merasa malu, sesuatu yang tabu, dan rasa takut. Kekerasan terhadap perempuan itu dilakukan orang terdekat. Sehingga kalau mereka berani melapor, kita menanganinya harus hati-hati, jadi butuh sarpras yang buat mereka nyaman secara privasi,” bebernya.
Ia berharap, hadirnya UPTD PPA ini mampu menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Jawa Tengah. Kendati begitu, Sumarno berharap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah baiknya dapat dicegah.
“Yang jadi catatan adalah kita mengedepankan pencegahan, bagaimana agar kekerasan pada perempuan dan anak ini tidak terjadi. Justru itu yang harus lebih banyak dilakukan, tetapi kalau itu sudah terjadi, kita butuh support dari banyak pihak, termasuk masyarakat juga. Dari sisi korban ada psikologi yang berat, dari sisi rasa malu, takut, itu yang butuh support dari semua pihak,” pungkas Sumarno.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi, menyebut seluruh warga Jawa Tengah dapat mengakses layanan UPTD PPA. Tak hanya UPTD PPA, Dewi menyebut DP3AP2KB juga memiliki layanan hotline SAPA 129 yang bisa dihubungi oleh perempuan maupun anak korban kekerasan.
“Jadi layanan ini kita mulai dari aduan dahulu, kemudian ada beberapa layanan seperti konsultasi, pendampingan, kan kita juga pendampingan dengan bantuan hukum serta reintegrasi sosial. Kita juga ada kerja sama dengan beberapa OPD seperti rumah sakit. Jika butuh tindakan medis kita rujuk ke tujuh RS provinsi di Jateng,” jelas Dewi.
Dewi menyebut, psikolog hingga psikolog klinis siap mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor ke UPTD PPA Jawa Tengah.
“Semua masyarakat bisa mengakses, tadi kan ada lewat layanan SAPA 129, bisa langsung ke sini atau hotlinenya yang ada di UPTD PPA ini. Jadi di sini teruskan. Kalau misalnya lewat online kurang jelas, bisa dibantu karena di sini petugas layanan juga banyak psikolognya. Bahkan ada psikolog klinisnya,” tandas Dewi. (luk/adf)
