PEMALANG, Joglo Jateng – Berbondong-bondong masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) Kabupaten Pemalang bersama masyarakat umum tumpahkan dua truk sampah di depan pintu gerbang Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (30/12/24). Hal ini dilakukan karena keresahan masyarakat di seluruh Pemalang telah memuncak, di mana dari awal Desember kemarin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tak kunjung menyelesaikannya.
Ketua Ampel Pemalang, Mulyadi mengatakan, dirinya mewakili masyarakat yang meresahkan adanya tumpukan sampah dilingkungan mereka datang untuk mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Selama hampir satu bulan, sampah-sampah di TPS di seluruh kelurahan/desa hingga depan rumah warga tidak diangkut oleh Petugas Sampah dari DLH, dampak dari tidak adanya TPA yang dibuka setelah penutupan TPA Pesalakan.
Oleh karena itu, dirinya berdiskusi sebagai masyarakat yang peduli telah mendapatkan lahan seluas 2.000 m² di Desa Danasari. Lahan tersebut nantinya akan menampung sampah di area kota, menurut perhitungannya kapasitas penampungan bisa menampung kurang lebih produksi sampah selama satu bulan. Waktu tersebut menurutnya harus digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk mencari solusi lain agar penanganan sampah dapat selesai segera.
“Kita sudah ada lahan dan mendapatkan izin dari masyarakat di Danasari, mereka juga paham terkait permasalahan ini bisa diselesaikan segera. Lahan ini sebelumnya akan digali dan dilapisi untuk minimalisir penyerapan limbah, selanjutnya diisi sampah dan ditimbun,” terangnya, Senin (30/12/24).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat menemui para pedemo menuturkan, selama kurang lebih tujuh bulan pihaknya sudah semaksimal mungkin mencari solusi penanganan sampah. Namun, di akhir 2024 ini dirinya mengaku sudah tidak memiliki ide untuk penyelesaian sampah selain membuka kembali TPA Pesalakan, sehingga diharapkan masyarakat di sana bisa membuka kembali akses tersebut.
“Sebelumnya kita (Pemkab) mencari lahan bekas tambang untuk ditimbun sampah ke sana, tapi hari ini sudah tidak ada lahan yang bisa digunakan. Jadi terakhir kita cuman meminta Pesalakan dibuka lagi,” tuturnya.
Sementara itu, mengundang sejumlah OPD terkait, DPRD Kabupaten Pemalang laksanakan Rapat Koordinasi Darurat Sampah agar didorong dapat dipercepat penanganannya. Ketua Dewan berharap ada solusi dan kepedulian masyarakat secara bersama-sama untuk permasalahan sampah jadi tanggung jawab bersama.
Ketua DPRD Pemalang, Martono menuturkan, masalah sampah di akhir 2024 harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemalang saja. Tetapi ini harus menjadi kepedulian seluruh masyarakat, OPD di Kabupaten Pemalang dan para anggota DPRD agar ada solusi bersama.
Maka, adanya pengajuan lahan dari salah satu ormas untuk menampung sementara sampah di wilayah kota mendapatkan apresiasi dari dirinya selaku ketua dewan. Bahkan, ia memerintah DLH Pemalang agar memberikan fasilitas berupa alat untuk mengangkut dan menata sampah yang rencananya akan ditempatkan di Desa Danasari mulai Selasa (31/12) ini.
“Kita kumpul untuk berdialog mendapatkan solusi bersama menangani sampah. Alhamdulillah ada satu ormas yang peduli dan memberikan lahan untuk pengelolaan sampah walaupun diperkirakan hanya berlangsung 30 hari tapi tetap kita apresiasi,” terangnya.
Kepala DLH Pemalang, Wiji Mulyati menerangkan, pihaknya telah menganggarkan anggaran untuk pengelolaan sampah terpadu di TPA Pesalakan yang saat ini tidak mendapatkan izin dari masyarakat sekitar. Beberapa yang akan menjadi penambahan sarpras, yaitu pembangunan pagar keliling, pembelian mesin pengelolaan agar sampah di TPA tidak hanya ditimbun, tetapi dapat memiliki nilai.
“Kita sudah anggarkan di tahun depan pembangunan itu, dengan koordinasi bersama antar OPD. Untuk penanganan sampah ke depannya akan ada TPST yang akan mengolah sampah, jadi residu terakhir dibuang ke Pesalakan lebih sedikit, dengan total produksi sampah di Pemalang 250 ribu ton setiap harinya,” ucapnya. (fan/abd)
